JOGJA-Perkembangan teknologi komunikasi di dunia maya memiliki celah bagi pelaku prostitusi untuk menjalankan aksinya. Melalui perangkat gadget, transaksi yang dilakukan dinilai jauh lebih aman.

Sosiolog asal UGM Suprapto menilai keberadaan prostitusi online belum dianggap serius oleh pemerintah maupun pihak kepolisian. Ini disebabkan keberadaanya belum terlalu meresahkan masyarakat.
”Sasarannya kan masih transaksi yang keberadaannya jelas seperti salon plus-plus maupun lokalisasi, karena ini berkaitan dengan kenyamanan masyarakat,” jelas Suprapto, kemarin (29/8).

Padahal, jelasnya, transaksi via media sosial (medsos) ini sebenarnya jauh lebih mudah terdeteksi dan terungkap. Sebab, informasi yang ada dalam medsos sebenarnya lebih jelas bila didalami.
”Melalui penyamaran petugas, sebenarnya keberadaan prostitusi online ini bisa diungkap tanpa harus kucing-kucingan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, keberadaan prostitusi secara online sudah mulai ada sejak keberadaan era medsos. Keberadaan medsos, digunakan sebagai media penghubung antara konsumen dengan penjaja seks.

Sebelum medsos marak, para PSK hanya bergantung pada profesi sampingan seperti kapster di sebuah salon. Namun, dengan adanya medsos, mereka cukup tinggal di rumah dan mengandalkan internet. “Kini para PSK ini tinggal menyesuaikan saja dengan konsumen tempat dan waktunya,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi peraturan daerah (perda) ternyata perda di DIJ yang mengatur tentang prostitusi sudah jadul (jaman dulu). Perda yang digunakan merupakan produk 1954 yang pelanggarnya hanya dikenakan denda Rp 100. Saat ini belum ada perda baru yang lebih keras dan tegas.

Anggota DPRD DIJ Agus Sumartono mengatakan, Perda DIJ nomor 18/1954 tentang Pelacuran Di Tempat Umum masih berlaku. Bahkan dalam Raperda Pencabutan Perda DIJ, Perda tersebut tidak termasuk yang dicabut. “Sebenarnya perda itu sudah tidak relevan diberlakukan sekarang. Misalnya denda yang dikenakan di situ Rp 100. Nominalnya tidak bikin jera,” jelasnya, kemarin (29/8).

Pria yang biasa disapa Gus Ton ini menambahkan, meski tidak lagi relevan perda tersebut masih dipertahankan. Hal itu karena belum ada perda baru yang mengatur soal prostitusi. Pihaknya mengusulkan agar dalam Program Pembuatan Perda (Propemperda) 2017 nanti dimasukkan perda prostitusi. “Larangan di tempat umum jelas tidak sesuai kondisi saat ini, karena sebagian besar kasus prostitusi bisa dilakukan secara online,” ujar politikus PKS itu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIJ Roni Primantohari mengakui di DIJ rawan praktik prostitusi online. Roni meminta masyarakat peduli dan peka untuk melaporkan situs atau akun yang dicurigai sebagai prostitusi online.

“Kami memang tak punya wewenang memblokir situs. Tapi, akan kami teruskan laporan warga ke Kemenkominfo untuk kemudian diblokir,” tuturnya.

Untuk mencegah maraknya prostitusi online dan mencegah meningkatnya pelanggan dunia esek-esek ini, pihaknya akan menggandeng dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Badan Pemberdayaan Perempuan DIJ, dan Kemenkominfo untuk melaksanakan internet sehat.

“Kami juga akan ajak para pegiat medsos untuk menangkal pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar,” jelasnya. (bhn/pra/ila/ong)