JOGJA – Delapan tokoh publik dilantik menjadi anggota Parampara Praja, kemarin (30/8). Delapan tokoh itu, yakni GKR Mangkubumi yang berasal dari perwakilan Keraton Jogja, GPH Wijoyo Harimurti me-wakili Kadipaten Pakualaman.

Enam lainnya merupakan tokoh masyarakat, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD dan Prof Soetaryo yang dulu menjadi tim asistensi rancangan UUK
Kemudian mantan Rektor ISI Jogjakarta AM Hermin Kusmayati, mantan Rektor UII Edi Suandi Hamid, mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga M. Amin Abdullah, dan ahli pertanahan dari UGM Prof Suyitno.

Parampara Praja merupakan amanat Perdais nomor 3/2015 tentang Kelembagaan, yang ber-tugas memberi masukan ke Gu-bernur DIJ terkait Keistimewaan.

Salah seorang anggota Parampara Praja, Mahfud MD me-ngatakan, tugas yang diberikan kepada Parampara Praja adalah memberikan pertimbangan ke gubernur maupun Raja Keraton Jogjakarta. Hasil analisis per-timbangan tersebut akan disam-paikan ke gubernur secara tertutup.

“Tugasnya ya memberikan pertimbangan, tidak boleh hasil laporan ini dibuka ke publik,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud mengaku tidak ada yang luar biasa dengan ajakan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X untuk bergabung dalam Parampara Praja. Me-nurutnya, pemerintahan me-mang butuh lembaga penasehat. Pria asal Madura ini menyam-but ajakan HB X karena merasa berutang dengan DIJ.

“Saya merasa tertarik karena besar dan dibesarkan Jogja. Saya selalu bangga dengan Jogja,” ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Prof Edi Suandi Hamid. Rektor Universitas Trisakti Jakarta itu mengatakan sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia, Parampara Praja harus memberikan pemikiran yang inspi-ratif dan inovatif. Serta harus visioner dengan melihat nilai-nilai Keistimewaan DIJ.

Edi membantah jika dikatakan Parampara Praja dibentuk ka-rena banyaknya gugatan Ke-istimewaan DIJ akhir-akhir ini.

“Ini kan sudah ada di Perdais (Kelembagaan) jauh sebelumnya, jadi bukan karena persoalan belakangan ini (gugatan UUK),” tuturnya.

Selain kedua tokoh itu, tugas putri sulung Raja Keraton Jogja, GKR Mangkubumi juga makin bertambah. Setelah menjadi Ketua Kadin DIJ dan Kwartir Pramuka DIJ, dia menjadi per-wakilan Keraton Jogja dalam Parampara Praja.

Gubernur DIJ HB X mengata-kan, pemilihan delapan orang anggota Parampara Praja terse-but karena mereka sudah tidak memiliki kepentingan apapun, kecuali untuk masyarakat. Mereka akan memberikan per-timbangan ke gubernur terkait Keistimewaan DIJ.

“Beliau-beliau ini sudah me-lampaui dirinya sendiri, kami memerlukan pemikiran dari beliau,” ujarnya.

Dijelaskan, Parampara Praja tugasnya hampir sama dengan dewan pertimbangan presiden (wantimpres), mereka akan memberikan pertimbangan dalam bentuk tim kepada gubernur.

HB X berharap, tatanan imajiner yang berimpitan dengan tatanan simbolik bisa ditransformasikan ke tatanan riil dan diproyeksikan ke masa depan.

“Dalam bingkai Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai rumah Tinata Endah Marsudi Paringing Allah,” harapnya. (pra/ila/ong)