JOGJA – Realisasi penerimaan negara yang tak sesuai dengan perencanaan di APBN 2016 berdampak serius di daerah. Sebanyak 43 ribu PNS di DIJ terancam tak bisa mendapatkan haknya selama empat bulan ke depan. Jumlah tersebut terdiri dari 10 ribu PNS di Bantul, 15 ribu di Sleman, 10 ribu di Gunungkidul, dan delapan ribu di Pemprov DIJ.

Ini setelah pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini untuk membiayai gaji PNS ditunda pencairannya. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/ PMK.07 tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU. Penundaan penyaluran ini akan berlangsung September sampai Desember mendatang. Besaran penundaan ini bermacam-macam tergantung dari klasifikasi serapan pada semester pertama lalu.

Kabupaten Bantul mengalami penundaan penyaluran DAU terbesar, mencapai Rp 36,2 miliar. Kemudian, disusul Gunungkidul sebesar Rp 34,5 miliar atau total Rp 138 miliar. Kabupaten Sleman 18,3 miliar atau total Rp 73, 2 miliar sampai akhir tahun.

Perbedaan nilai DAU yang ditunda tersebut merupakan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang. Penilaian itu berdasarkan dari fiskal daerah, kebutuhan belanja, dan posisi saldo.

Berdasarkan penundaan itu, pada Pasal 3 PMK tersebut, Kemenkeu memerintahkan daerah untuk melakukan penyesuaian. Sebab, untuk pembayaran kembali DAU ini juga belum pasti. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, baru akan disalurkan kembali jika penerimaan negara sudah membaik.

Dalam hal penyaluran kembali (DAU) tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan di anggaran tahun berikutnya (2017). Begitu bunyi PMK tertanggal 16 Agustus lalu.

Bagi Pemkab Bantul, penundaan anggaran yang mencapai total Rp 144 miliar sampai akhir tahun. Nilai besar itu tentu menyulitkan keuangan daerah. Sebab, untuk mengganti anggaran DAU itu dengan anggaran lain tak mudah.

“Nilai sebesar itu, penyesuaian akan mengganggu stabilitas keuangan daerah,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Didik Warsito dihubungi saat berada di Kemenkeu untuk konsultasi.

Dia menegaskan, DAU selama ini merupakan sumber belanja pegawai. Makanya, jika harus ditunda, pihaknya bakal mengalami kesulitan dengan program dan kegiatan lain. “Kalau mengalihkan program dan kegiatan yang sudah berjalan kan bisa berdampak hukum,” tandasnya.

Demi mendapatkan kejelasan mengenai penyesuaian untuk menutup penundaan sumber gaji pegawai itu, Didik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bantul menemui Sri Mulyani. “Kami ingin kejelasannya agar tidak salah langkah,” ujarnya.

Pengamat Anggaran UGM Prof Junaidi menjelaskan, kondisi negara saat ini memang tengah minus. Makanya, Kemenkeu melakukan penundaan penyaluran DAU. “Negara sedang tidak punya duit,” katanya.

Junaidi mengatakan, DAU sesuai skema anggaran merupakan sumber belanja pegawai dan operasional pemerintah. Itulah yang membuat daerah harus segera menyesuaikan penundaan tersebut. “Misalnya untuk belanja alat tulis kantor, untuk beli BBM. Semua yang untuk operasional jalannya pemerintahan dari DAU,” tandasnya. (eri/ila/ong)