BANTUL – Pemkab Bantul akhirnya memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Regulasi tersebut sebagai tindak lanjut perombakan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perda disahkan Selasa (30/8), setelah melalui rangkaian pembahasan secara instan antara eksekutif dan legislatif.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Panitia Khusus (Pansus) SOTK DPRD Bantul Setiya mengingatkan bupati agar selektif dalam penempatan sumber daya manusia (SDM) pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru yang terbentuk. Setiya berharap penempatan SDM ditentukan berdasarkan beberapa indikator. Di antaranya, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, hingga karir. ” Momentum ini bisa menjadi langkah awal menata SDM. Jangan ada faktor lain karena kepentingan,” sarannya kemarin (31/8).

Setiya melihat komposisi aparatur di lingkungan pemkab cukup komplit. Namun, dia melihat ada beberapa pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan porsi dan kemampuannya.

Di antaranya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Fenty Yusdayati, yang bergelar insinyur. Bagaimana tidak, perempuan kelahiran 3 April 1967 ini memiliki latar belakang pendidikan sebagai arsitek. Ini adalah penempatan kali ketiga yang tidak pas. Sebelumnya, Fenty didaulat sebagai kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) periode 2012-2014 serta kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) pada 2011.

Prestasi Fenty di Disdukcapil memang terbilang cukup cemerlang. Capaian sertifikat ISO menjadi salah satu buktinya. Kendati demikian, penempatannya di lembaga yang menangani administrasi kependudukan dinilai tidak tepat. Fenty lebih tepat ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum.

Kemudian, Sulistyanta yang saat ini menjabat kepala Disperondagkop. Dia berlatar belakang keilmuan di bidang pendidikan. Dibuktikan dengan gelar akademis S2-nya, yakni M.Pd. Satu lagi adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Telematika (KPDT). Sejak beberapa tahun terakhir, SKPD yang bertanggungjawab mengelola berbagai seluk-beluk tentang informatika ini dipegang Sthepanus Sri Budoyo. Dalam buku kerja pemkab 2016, Sthepanus Sri Budoyo tercatat bergelar drh alias dokter hewan. Latar belakang pendidikan yang jauh dari tanggung jawab kerjanya sehari-hari.

Diakui, penataan SDM memang domain bupati. Kendati demikian, sebagai wakil rakyat, Setiya merasa perlu mengimbau mitra kerjanya itu demi sukses pemerintahan dan layanan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Bantul Riyantono memastikan bupati Bantul tidak akan main-main dengan SOTK baru sekaligus penempatan SDM-nya. Momen ini memang akan dijadikan ajang perombakan total di lingkungan pemkab. Salah penempatan SDM bisa berakibat pada lambannya capaian kinerja. “Pak bupati berkomitmen the right man in the right place,” ujarnya.

Toni, sapaannya, memperkirakan penataan SOTK baru selesai maksimal pada Desember.(zam/yog/ong)