JOGJA – Ada yang berbeda di sejumlah kantor, instansi, dan sekolah di DIJ kemarin (31/8). Pegawai di kantor pemerintahan, guru dan siswa di sekolah mengenakan busana Jawa gaya Jogjakarta. Mereka mengenakan baju tradisional untuk memperingati hari pengesahan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ (UUK) yang dilakukan 31 Agustus 2012 silam.

Kehebohan terlihat di lingkungan Pemprov DIJ. Sejumlah pegawai asyik ber-selfie dan wefie. Ya, dibandingkan dengan di Pemkot Jogja atau Pemkab Bantul, pemakaian baju Jawa bagi PNS Pemprov DIJ masih baru. Tak ayal, mereka menggunakan kesempatan itu untuk berfoto.

“Ya mumpung pakai pakaian tradisional, kan setahun hanya beberapa kali,” ujar Diah Wiratni Hastuti, PNS dari Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ ketika ditemui di Bangsal Kepatihan kemarin.

Bersama tiga rekannya, Diah melakukan wefie. Para PNS Pemprov DIJ, bersama Pemkab dan Pemkot di DIJ kemarin memang diminta mengenakan pakaian tradisional Jogja untuk mangayubagyo hari pengesahan UUK.

Itu sesuai surat Edaran Gubernur (SE) nomor 11/SE/VII/2016 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jogja tertanggal 26 Agustus 2016 yang menginstruksikan kepada Bupati/Wali Kota dan PNS untuk menggunakan pakaian tradisional Jawa. Tapi, pada kenyataannya SE tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan. Paling tidak terlihat saat rapat Paripurna DPRD DIJ. Tidak semua anggota DPRD DIJ maupun Kepala SKPD mengenakan pakaian tradisional gaya Jogja.

Termasuk Wakil Gubernur (Wagub) DIJ Paku Alam (PA) X dan pimpinan DPRD DIJ, kecuali Wakil Ketua DPRD DIJ Dharma Setiawan yang mengenakan surjan.

“Kalau wagub ngagem baju adat kan ada aturannya, apalagi beliau Adipati Pakualaman, di undangan rapur pakaian sipil lengkap atau adat,” ujar Sekretaris DPRD DIJ Drajad Ruswandono.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengapresiasi semangat Keistimewaan dengan mengenakan pakaian tradisional. Tapi, menurut dia, intisari peringatan Hari Keistimewaan DIJ bukan dalam pemakaian busana tradisional.

“Bukan dengan mengenakan busana tradisional thok til, tapi bersungguh-sungguh menjalankan amanat UUK DIJ,” ujarnya.

Pria yang biasa disapa Inung ini mengingatkan tentang adanya amanat UUK yang sudah dijalankan dengan baik, ada pula yang belum ideal. Sebab, ada juga yang sama sekali belum dilaksanakan.

Ayah satu putra ini mencontohkan, belum diselesaikannya tiga Raperdais, yaitu Raperdais Kebudayaan, Raperdais Pertanahan, dan Raperdais Tata Ruang. Memang, tiga
Perdais sudah diselesaikan, yaitu Perdais Induk, Perdais Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Perdais Kelembagaan.

“Penting karena Kemendagri sudah meminta, sampai habis masa jabatan gubernur dan wagub periode 2012-2017, termasuk yang baru dilantik kemarin, tiga Raperdais harus diselesaikan,” ungkapnya.

Politikus PAN itu mengaku belum tahu apa sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat, jika sampai 10 Oktober 2017 tiga Raperdais tersebut belum diselesaikan. Raperdais Kebudayaan, tahun ini, lanjut Inung, sebetulnya sudah pernah dibahas namun kemudian minta diperpanjang. Hingga saat ini belum ada komunikasi lagi.

“Sedangkan untuk Raperdais Pertanahan dan Raperdais Tata Ruang, sama sekali belum dibahas,” ungkapnya.

Selain itu, Inung juga menyinggung kewajiban Kasultanan Jogja dan Kadipaten Pakualaman, seperti yang tercantum dalam UUK DIJ. Salah satunya seperti amanat Pasal 43 UUK DIJ, dimana Gubernur selaku Sultan yang bertahta dan/atau Adipati Paku Alam yang bertahta pada ayat a diminta melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten. Sedang pada ayat b, mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan tersebut. Peraturan tersebut sering diartikan sebagai Paugeran.

“Untuk menyempurnakan aspek Keistimewaan DIJ, Pemprov DIJ termasuk Kasultanan dan Kadipaten harus melaksanakan ketentuan dalam UUK itu,” pintanya.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto mengatakan tetap optimistis sebelum 10 Oktober 2017 sudah selesai pembahasan tiga Raperdais. Menurutnya, tahun ini ada dua draft yang akan diajukan ke DPRD DIJ, yaitu Raperdais Tata Ruang dan Raperdais Kebudayaan.

“Saya yakin komunikasi dengan teman-teman dewan lancar. Tetap berupaya menyelesaikan,” ujarnya.

Dewo mengatakan, untuk draft Raperdais Kebudayaan, yang sebelumnya sudah dibahas, tahun ini siap kembali dibahas. Menurutnya, draft Raperdais Kebudayaan sudah disiapkan oleh Asisten Keistimewaan Setprov DIJ.

“Untuk (Raperdais) Kebudayaan butuh pencermatan, sudah dibuatkan oleh Pak Asisten Keistimewaan (Didik Purwadi, Red),” jelasnya. (pra/ila/ong)