BANTUL – Kabar gembira bagi kelompok difabel di wilayah Bantul . Pemkab menggulirkan program baru bagi kelompok masyarakat penyandang disabilitas, yang layak ditiru pemerintah daerah lain. Program tersebut berupa pelayanan kesehatan ekstra.

Bupati Bantul Suharsono memastikan program ini berbeda dengan pelayanan kesehatan pada umumnya. Untuk periksa kondisi kesehatan kelompok difabel tak perlu datang ke puskesmas maupun rumah sakit. Sebaliknya, petugas medis yang akan hadir ke rumah penyandang disabilitas yang butuh layanan.

“Saya telah instruksikan seluruh petugas puskesmas mendata satu per satu penyandang difabel di wilayah masing-masing,” ungkap Suharsono di sela acara Pencanangan Pasien ke-1.000 Pelayanan Jamkesus Terpadu di aula kompleks perkantoran pemkab di Manding kemarin (31/8).

Selain mendata jiwa, petugas medis diperintahkan sekaligus memeriksa kondisi kesehatan difabel. Agar petugas puskesmas memiliki rekam medis mereka. “Instruksi ini demi suksesnya program. Agar berjalan maksimal,” tegasnya.

Hasil rekam medis inilah yang menjadi acuan petugas untuk menentukan siapa saja penyandang difabel yang perlu didatangi rumahnya secara berkala.

Suharsono juga memberikan intruksi serupa kepada camat dan kepala desa. Bahkan sampai level ketua RT. Suharsono ingin seluruh aparatur pemerintahan terlibat. Guna membantu pemkab menyukseskan program humanis ini. “Kalau ada difabel di wilayah mereka tolong langsung didaftarkan ke puskesmas,” pintanya.

Masih terkait layanan kesehatan, pemkab memiliki program lain khusus bagi penyandang kelainan fisik dan mental. Kelompok difabel dijanjikan bakal memeroleh bantuan alat. Sesuai kebutuhan kondisi disabilitas yang dialami. Program ini hasil kerja sama dengan dengan Bapel Jamkesos DIJ. “Bentuknya bisa kursi roda, kruk, atau kacamata,” bebernya.

Lebih dari tu, pemkab juga berencana memberikan pelatihan karya bagi kelompok difabel. Agar mereka memiliki keterampilan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

Tur ben ora nglangut,” tutur pensiunan Polri itu.

Suharsono sengaja memberikan perhatian lebih kepada kelompok difabel bukan tanpa alasan. Dia menyadari bahwa penyandang difabel tidak mampu berbuat banyak tanpa kehadiran pemerintah. “Saya sendiri merasakan. Kakak (kandung) saya juga difabel,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Bantul Maya Sintowati Pandji menyatakan, pelayanan kesehatan ekstra bagi kelompok difabel merupakan tindak lanjut atas penerapan Perda No. 11/2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

“Puskesmas wajib memfasilitasi (kelompok difabel),” tegasnya.

Diakui, masih banyak “PR” terkait pemenuhan hak-hak kelompok difabel. Termasuk jaminan kesehatan. Menurutnya, hingga kemarin hanya 5.625 difabel yang terkaver jaminan kesehatan. Padahal jumlah keseluruhan yang terdata sekitar 7.100 orang.(zam/yog/ong)