MUNGKID – Pemerintah pusat menahan dana alokasi umum (DAU) berbagai daerah di Indonesia. Pemkot dan Kabupaten Magelang selama empat bulan juga ikut terkena imbasnya. Di Kabupaten Magelang, penahanan DAU ini berimbas ke program pengadaan tanah untuk tempat pengolahan sampah akhir (TPSA).

DAU yang ditunda empat bulan, yakni dari September-Desember. Adapun besaran DAU yang ditunda per bulan sebesar Rp 29 Miliar.

Salah satu kegiatan yang harusnya dilaksanakan tahun ini tapi ditunda pengadaan tanah untuk TPSA di Tempuran,” kata Plt Sekda Pemkab Magelang Agung Trijaya kemarin (31/8).

Pengadaan tanah untuk TPSA sendiri dinilai sangat penting dan mendesak segera dilaksanakan. Mengingat, kondisi Kabupaten Magelang saat ini darurat sampah.

“Sebenarnya pemerintah provinsi juga ada rencana pembangunan TPA Regional di Kabupaten Magelang. Tapi hingga saat ini belum terlaksana,” katanya.

Sementara itu uang DAU yang ditahan untuk Pemkot Magelang dari September-Desember mencapai Rp 32,5 miliar. Setiap bulan uang yang ditahan berkisar Rp 8,1 miliar. Menanggapi hal ini, Pemkot Magelang mengaku harus mencari alternatif untuk untuk menutupi pembiayaan yang ditunda. Pemkot harus memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang ada.

“Penundaan DAU memang dapat menganggu pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah. DAU yang sudah ditetapkan sudah dialokasikan untuk sumber pembiayaan program dan kegiatan tahun 2016,” ujar Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Pemerintah Kota Magelang Larsita.

Adanya penundaan DAU itu secara umum mempengaruhi rencana keuangan. Selain melakukan efisiensi pengeluaran, pemkot juga merencanakan penyesuaian penggunaan anggaran. Nantinya dengan memperhatikan skala perioritas.

Upaya lain yang akan dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan PAD dan penggunaan dana bagi hasil pajak rokok yang belum terserap. Adapun besarnya dana bagi hasil pajak rokok sebesar Rp 23,2 miliar.

Seperti diketahui pemerintah pusat menahan anggaran DAU 169 daerah senilai Rp 19.418 triliun. Hal itu dilakukan untuk penghematan anggaran, karena penerimaan negara yang diperkirakan tidak sesuai target.

Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian DAU didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi dan sedang.

Sesuai PMK No.125/PMK.07/2016, DAU yang ditunda bisa disalurkan kembali tahun ini, bila realisasi penerimaan negara mencukupi. Namun bila DAU ditunda, akan diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. (ady/laz/ong)