GUNUNGKIDUL – Usulan tidak disetujui, Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat memilih walk out. Kedua fraksi tersebut melakukan aksi keluar ruang itu saat mengikuti rapat paripurna Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah di DPRD setempat, kemarin.

Rapat paripurna berlangsung tegang. Ketegangan memuncak setelah anggota kedua fraksi tersebut memilih meninggalkan ruang karena saran mereka tidak diterima. Karena walk out, kedua fraksi tidak ikut mengambil keputusan.

Langkah tersebut diklaim sebagai upaya untuk mempertahankan komitmen, bukan mencari sensasi.

Ketua Fraksi PDIP Sugito bahkan sempat meminta Ketua DPRD Gunungkidul yang juga berasal dari PDIP, Suharno berikut anggota fraksi PDIP untuk turut serta tidak mengambil keputusan terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah.

‘’Kami sudah mengusulkan penggabungan kepariwisataan dengan urusan pemuda dan olahraga, serta penggabungan perhubungan dengan perumahan. Namun dua-duanya tidak diakomodir,” kata Sugito kemarin (31/8).

Meski dua fraksi keluar sidang, anggota lain melanjutkan rapat. Kemudian rancangan disepakati, baik legislatif maupun eksekutif.

Ada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru bentukan dari Raperda Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah. Perubahan di antaranya menghasilkan beberapa dinas baru gabungan atau pemisahan dari dinas semula.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dipecah menjadi Dinas PU dan Permukiman dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan Peternakan.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Badingah, mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari semua pihak dalam penyusunan Raperda Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah hingga selesai disetujui. “Lumrah (meski ada yang tidak setuju),” kata Badingah. (gun/iwa/ong)