JOGJA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ berpikir positif tentang penundaan dana alokasi umum (DAU) oleh pusat. Saat ini pemprov masih meninjau penataan aliran kas. Kondisi anggaran belanja dirasa masih aman jika aliran kas pe September tidak mengalami gangguan. Meskipun tanpa harus dilakukan penyesuaian anggaran sebagai dampak penundaan DAU.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Bambang Wisnu Handoyo, kebutuhan biaya program per September yang seharusnya teralokasi dengan DAU bisa diganti menggunakan dana dari pendapatan lain.

“Tapi kalau September tidak terganggu dengan DAU yang tidak cair, tapi Oktober ternyata terganggu, ya, harus ada sikap,” ujar BWH, sapaannya, kemarin (1/9).

Dana pendapatan lain yang dimaksud, misalnya, kucuran anggaran dari pusat dengan izin tertentu. Seperti sisa dana alokasi khusus (DAK) tahun lalu. Atau dana lain yang belum memiliki petunjuk teknis untuk mencukupi DAU.

“Jalan lain, pusat harus mengeluarkan surat berharga yang dijaminkan untuk tagihan-tagihan pihak ketiga. Kalau tidak ada jawaban, terpaksa kami akan melakukan beberapa kegiatan untuk diberi bintang. Artinya, alokasi dana kegitan uang dengan bintang tidak dicairkan pada November dan Desember,” ujarnya.

Dia menambahkan, kegiatan itu berupa perjalanan dinas ataupun studi banding. Meskipun pos anggaran pada kegiatan tersebut sudah dikurangi cukup banyak. Menurutnya, jika pada November tidak juga cair, nantinya akan diterbitkan pergub atau surat keputusan gubernur untuk tidak melaksanakan kegiatan yang diberi bintang. “Tapi, tetap dilihat lagi urgensinya,” ujar BWH.

Dikatakan, DAU sifatnya umum dan bisa digunakan untuk kepentingan daerah. Berbeda dengan DAK, dana keistimewaan, cukai tembakau, dan pajak rokok. Meskipun masuk pada APBD, penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Yang ngendon di kas itu sebenarnya bukan sepenuhnya dana daerah. Pemerintah pusat seharusnya memahami itu,” ujarnya.

BWH berharap pemerintah pusat melakukan peninjauan ulang. Menurutnya, tidak logis penundaan DAU dilakukan di triwulan keempat, disaat kontrak lelang sudah berjalan semua. “Karena pendapatan asli daerah (PAD) tidak bisa diharapkan untuk menutup DAU,” ujarnya.

Penundaan pencairan DAU untuk Pemprov DIJ, Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunungkidul memaksa tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) berpikir keras untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran belanja. Penyesuaian APBD tak bisa begitu saja dilakukan. Apalagi, beberapa pekerjaan besar saat ini juga sudah berjalan.

Selain itu, selama ini anggaran belanja yang bersumber dari DAU merupakan porsi terbesar dalam APBD setiap daerah.

“Makanya harus cermat, karena anggaran lain juga sangat penting,” jelas Direktur Institute Development and Economic Analysis Wasingatu Zakiyah, kemarin (1/9).

Menurut Zakiyah komposisi anggaran daerah di DIJ slama ini sudah terkesan tak seimbang. Penundaan DAU otomatis memperparah kondisi keuangan daerah. Sebab, DAU merupakan sumber dana utama operasional bagi daerah. “Ketika menyangkut dengan penyesuaian, anggaran kebutuhan dasar tidak boleh diotak-atik,” tegasnya.

Solusi untuk mengantisipasi agar keuangan daerah tetap bisa seimbang, kata Zakiyah, penyesuaian mutlak dilakukan untuk pos-pos anggaran yang tak prioritas. “Sangat sulit juga jika nilainya sangat besar seperti Rp 36,2 miliar per bulan untuk Bantul, kemudian Gunungkidul mencapai Rp 34,5 miliar,” jelasnya.

Solusi paling mudah, kata Zakiyah, dilakukan rasionalisasi anggaran. Kemudian, mengalihkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya. Untuk menutup kekurangan penyaluran DAU.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul Mahmud Ardianto menegaskan, gaji pegawai merupakan prioritas. Penundaan DAU tak bisa menjadi penghalang bagi pegawai negeri sipil mendapatkan hak mereka. “Kalau gaji pegawai tidak diberikan keuangan mereka dampaknya,” ujar Ardi, sapaan akrabnya.

Politikus PAN ini menyatakan, dewan tetap bersabar menunggu hasil konsultasi Pemkab Bantul ke Kementerian Keuangan. Agar, hasil konsultasi itu bisa menjadi pijakan dalam pembahasan APBD Perubahan.

“Sebenarnya bisa saja menggunakan deposito. Karena selama ini serapannya cukup rendah,” saran Ardi.

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di Kulonprogo yang tak mengalami penundaan DAU. “Tidak mengalami penundaan, DAU 2016 Kabupaten Kulonprogo senilai Rp 718 miliar tetap bisa dicairkan,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Kulonprogo Rudiyatno, kemarin (1/9).

Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 125/PMK.07 Tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU, di DIJ ada tiga kabupaten yang terkena dampaknya yakni Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunungkidul. Sementara Kabupaten Kulonprogo dan Kota Jogja tidak.

Disinggung apakah ada kaitannya dengan Pilkada, dia menyatakan tidak ada. Menurutnya, pemerintah pusat tentu memiliki sejumlah pertimbangan ketika tidak melakukan penundaan DAU untuk pemerintah daerah.

Mungkin kondisi pemerintah daerah atau kinerja pemerintah daerahnya dinilai sudah baik. Bisa jadi terget pendapatan dan serapan anggarannya juga tidak ada masalah.

“Kebetulan Kulonprogo dan Kota Jogja memang sama-sama akan menggelar Pilkada 2017. Namun itu tidak ada kaitannya dengan DAU 2016,” ucapnya.

Dijelaskan, penundaan itu tentu akan berpengaruh untuk daerah, rencana pembangunan juga harus disesuaikan kembali. “Namun kalau sampai menunda gaji PNS, saya rasa tidak. Hanya belanja kegiatan dan rencana pembangunan yang harus disesuaikan dengan pos anggaran lain,” jelasnya. (dya/eri/tom/yog/ila/ong)