GUNUNGKIDUL – Mimpi warga Desa Bejiharjo, Karangmojo menjadikan kampung halaman sebagai tujuan wisata terkemuka sudah tercapai. Namun ada persoalan yang masih belum selesai. Yakni, konflik antarkelompok masyarakat.

Objek wisata Gua Pindul dikenalkan saat pemerintahan Bupati Gunungkidul Sumpeno Putro Almarhum, tahun 2010. Sepeninggal Sumpeno, program tersebut diteruskan wakilnya, Badingah.

Di era Badingah, destinasi wisata yang menawarkan susur gua bawah tanah menggunakan media pelampung ini justru semakin moncer. Dalam sehari, saat akhir pekan atau hari libur nasional, jumlah pengunjung mencapai 18 ribu wisatawan. Untuk tiket masuk, satu orang Rp 35 ribu ditambah retribusi sebesar Rp 10 ribu.

Penarikan retribusi dari Pemkab Gunungkidul mulai diberlakukan akhir 2014. Adanya penarikan retribusi daerah diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun upaya pemerintah tidak berjalan mulus. Penarikan di tempat retribusi (TPR) sempat dihentikan sementara, karena sejumlah persoalan salah satunya retribusi bocor.

Tahun 2013, pengelola terlibat konflik dengan salah satu pemilik lahan di atas Gua Pindul, yakni Atiek Damayanti. Persoalan mereka selesai sampai sekarang. Di tengah persoalan tersebut, muncul konflik antarpengelola.

Kemarin (1/9), puluhan orang dari enam kelompok sadar wisata (pokdarwis) mengatasnamakan persatuan operator wisata Desa Wisata Bejiharjo wadul ke Komisi B DPRD Gunungkidul. Mereka dari Pokdarwis Mriwis Putih, Gelaran Indah, Ngancar Wisata, Sokoliman, Karya Wisata, dan Sumber Banyumoto.

Audiensi diterima Ketua Komisi B Sugito, Sekretaris Arif Wibowo, sejumlah anggota dewan, seperti Suyanto, Sunardi, dan Tri Iwan, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbubpar) Gunungkidul Saryanto yang didampingi Kabid Pengembangan dan Produk Wisata Hary Sukmono.

Di hadapan wakil rakyat, perwakilan enam pokdarwis sepakat mendesak dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Bejiharjo. Menurut mereka, ini harus direalisasikan. Selama ini kepengurusan Desa Wisata Bejiharjo semrawut, sehingga mereka bingung ke mana mau mengadu.

Joko Susilo, perwakilan Pokdarwis Sumber Banyumoto berharap, ke depan pengelolaan Desa Wisata Bejiharjo bisa lebih baik. Konflik kepentingan yang selama ini terjadi harus disudahi.

“Kami ingin damai dan mencegah terjadinya konflik. Kami ingin Desa wisata Bejiharjo ditata. Kalau masih seperti ini lama-lama destinasi wisata yang dibangun susah payah, akan dijauhi pengunjung,” kata Joko Susilo, Kamis (1/9).

Ketua Komisi B Sugito belum bisa memutuskan, karena harus dikoordinasikan dengan SKPD terkait. Usulan yang sudah masuk ditampung. Kemudian, dijadikan referensi untuk menentukan sikap.

“Kami juga tidak ingin konflik terus berlarut larut,” tegas Sugito.

Kepala Disbubpar Gunungkidul Saryanto sepakat dengan pembentukan BUMDes di Desa Bejiharjo. Ia mendorong pemerintah desa setempat segera mengambil langkah nyata.(gun/hes)