BANTUL – Lurah Parangtritis Topo khawatir proses pembangunan di wilayahnya bakal terganggu. Menyusul adanya informasi keterlambatan pengucuran dana desa (DD) termin kedua.

Topo tidak mengetahui persis penyebab keterlambatan pencairan DD. Namun, dia menduga kondisi ini disebabkan defisitnya keuangan pemerintah pusat. “Kapan pencairannya saya juga nggak tahu. Info ini dari pemkab,” ucapnya kemarin (1/9).

Keterlambatan pencairan DD, lanjut Topo, berpotensi mengganggu proses pembangunan di wilayah yang dipimpinnya. Topo menyebut, Kelurahan Parangtritis memeroleh DD sekitar Rp 748 juta pada 2016. Sebagian besar anggaran DD diprioritaskan untuk membangun sarana infrastruktur. Salah satunya, jalan lingkungan. “Kalau keterlambatannya lama, ya, jelas mengganggu,” ungkapnya.

Terpisah, Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Bantul Heru Wismantoro mengaku tidak tahu-menahu dengan keterlambatan pencairan DD. Alasannya, lembaganya tidak lagi terlibat dalam proses pencairan dana tersebut. Menurutnya, kelurahan bisa langsung mengajukan pencairan DD kepada bupati melalui camat. Mengacu regulasi baru, pencairan DD hanya dalam dua termin. Termin pertama sebesar 60 persen dari total alokasi. Sisanya dicairkan di termin kedua. “Seharusnya September ini termin kedua cair,” ucapnya.(zam/yog/ong)