BANTUL – Eksekusi penertiban seluruh bangunan dan vegetasi di area zona inti gumuk pasir tinggal menunggu waktu. Itu setelah pemkab selesai mendata seluruh bangunan dan vegetasi yang berdiri di area seluas 141 hektare ini.

Kasat Pol PP Bantul Hermawan Setiaji menyebutkan, ada 64 bangunan yang berdiri di zona inti gumuk pasir. Meliputi rumah, kandang, kamar mandi umum, tempat parkir umum, gapura, hingga tambak. “Khusus jumlah bangunan rumah ada sekitar 36 hingga 38 unit,” jelas Hermawan saat ditemui usai rapat koordinasi rencana penertiban zona inti gumuk pasir di gedung Parasamya kemarin (1/9).

Dari pendataan, diketahui mayoritas penghuni zona inti gumuk pasir adalah warga luar DIJ. Di antaranya, dari Tasikmalaya, Temanggung, Jepara. Penduduk ber-KTP Bantul tak lebih dari empat orang. Kendati begitu, Hermawan menegaskan Satpol PP tidak akan represif. Sebaliknya, Satpol PP justru akan menempuh pendekatan kekeluargaan. “Ditakoni siji-siji. Karepe pie. Apike pie,” ucapnya.

Dengan pendekatan seperti ini, Hermawan yakin penghuni zona inti gumuk pasir bakal merasa ‘diuwongke’. Sebab, pemkab juga tak serta-merta menertibkan. Pemkab bakal membantu memfasilitasi keinginan para penghuni. Mulai tempat tinggal baru di rumah susun, hingga tempat berjualan. “Karena perintahnya begitu,” lanjutnya.

Terkait berkembangnya informasi rencana penertiban bangunan dan vegetasi pada 1 September, bekas Kepala Kantor Pengelolaan Pasar ini menyatakan, ada banyak tahapan yang harus dilalui. Seperti rapat koordinasi, hingga sosialisasi. Tahapan sosialisasi secara masif ke masyarakat atau eksekusi penertiban baru dilakukan pada 13 September dan 14 September.
”Walaupun (tim kami) sudah ada yang datang hari ini,” bebernya.

Hermawan memang sempat mendengar infromasi adanya bangunan sekolah di kawasan zona inti gumuk pasir yang bakal ikut digusur. Tetapi, setelah dilakukan pengecekan sekolah rakyat dengan nama Kuncup Melati Mandiri tidak ada. “Yang ada kuncup sudah layu,” kelakarnya.

Kepala Parangtritis Geomaritim Science Park Retno Wulan memperkirakan ada beberapa bangunan di zona inti gumuk pasir berdiri di atas lahan pribadi. Kendati begitu, kondisi ini tak menghalangi rencana penataan zona inti gumuk pasir. “Yang pasti nanti ada perlakuan khusus. Seperti ganti rugi atau apa. Itu tergantung pemkab,” tegasnya.

Budi, salah satu penghuni di area gumuk pasir sudah mendengar adanya rencana penertiban. Bahkan, Budi mengaku telah menerima surat pemberitahuan penertiban dari pemkab dua hari lalu.
”Surat dititipkan ke tetangga,” ucap pria asal Kota Jogja ini.

Sejak awal Budi mengetahui lahan yang dimanfaatkannya untuk usaha tempat hiburan karaoke merupakan tanah sultan ground. Karenanya, Budi pasrah andai lahan tersebut ditertibkan dan diminta kembali oleh pemiliknya. Kendati begitu, Budi tetap berharap ada pemberian kompensasi atas penertiban ini.
”Saya juga rakyat Keraton Jogjakarta,” tambahnya.(zam/yog/ong)