JOGJA – Sisa pekerjaan rumah (PR) DPRD DIJ untuk menyelesaikan tiga peraturan daerah istimewa (Perdais) kian mendesak. Terutama mengenai Rancangan Perdais (Raperdais) Tata Ruang. Kesemrawutan pembangunan minimarket jejaring tak berizin, mal, apartemen dan hotel menuntut agar salah satu pondasi keistimewaan tersebut segera disahkan.

Kepala Satpol PP DIJ GBPH Yudhaningrat mendesak dewan untuk segera menyelesaikan tugas utamanya tersebut. Sebab, dengan adanya Perdais Tata Ruang itu, pihaknya baru bisa turun menertibkan bangunan yang menyalahi aturan tersebut.

“Jika selama ini Satpol PP kabupaten dan kota terkesan berhenti, kami bisa lakukan advokasi dan asistensi. Bahkan, jika terpaksa Satpol PP DIJ bisa turun tangan,” tandas Manggala Yudha Keraton Jogja ini, kemarin (1/9).

Adik tiri Raja Keraton Jogja ini menegaskan, di lapangan Raperdais Tata Ruang sudah sangat dibutuhkan. Karena, perkembangan ekonomi dan pariwisata di DIJ saat ini semakin pesat. Jika kondisi tersebut tak bisa segera dihentikan, kenyamanan masyarakat kian terganggu.

“Kalau menyalahi Perdais, tinggal nanti kabupaten dan kota yang melakukan penegakkan,” jelasnya.

Apalagi, sebenarnya kabupaten dan kota selama ini juga memiliki peraturan daerah (perda) untuk pedoman mengeluarkan perizinan. Keberadaan Perdais Tata Ruang bakal menjadi acuan bagi kabupaten dan kota dalam memberi izin. “Nek wis izin tapi menyalahi Perdais, kabupaten dan kota yang menata ulang,” katanya.

Kesemrawutan tata ruang di DIJ kian hari bertambah. Seperti di perbatasan Sleman dan Bantul, yang kini berkembang menjadi pusat ekonomi baru. Di Kawasan Seturan, yang sejak awal diproyeksikan sebagai kawasan pendidikan malah berkembang menjadi ekonomi dan pariwisata. Kemudian, keberadaan minimarket liar yang hampir merata di Sleman, Bantul, dan Kota Jogja.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Eko Suwanto menjelaskan, Perdais Tata Ruang ini bisa menjadi peraturan induk bagi DIJ dalam mengatur daerah. Perdais tersebut saat ini masih berada di legislatif.

“Kami sepakat, Perdais Tata Ruang harus segera diselesaikan. Karena sudah tuntutan masyarakat agar daerah di DIJ tetap nyaman,” katanya.

Bahkan, Perdais Tata Ruang ini, lanjut Eko, bisa mengerem rencana pembangunan pusat ekonomi baru di Bantul. Kabupaten yang langsung berbatasan dengan Samudera Hindia itu selama ini menjadi lumbung padi di DIJ.

“Buat apa ada mal. Jika mengacu tata ruang itu tidak memungkinkan,” tandas politikus muda dari PDI Perjuangan ini.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Sleman. Kabupaten yang memiliki tagline Sembada ini kian hari tak bisa mengontrol pembangunan ekonomi. Akibatnya, jalur alternatif setiap jam sibuk selalu macet. “Coba lewat jalan kampung di utara UGM dan UNY. Sudah sangat tidak nyaman karena selalu penuh kendaraan roda empat,” katanya. (eri/ila/ong)