MUNGKID – Pemkab Magelang mengusulkan perubahan susunan perangkat daerah Kabupaten Magelang ke DPRD. Usulan perubahan tersebut meliputi dua sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Selain itu, juga satu unsur pengawasan inspektorat, 22 dinas, tiga badan serta 21 kecamatan.

Dibandingkan jumlah susunan perangkat daerah sebelumnya, perubahan tersebut berarti mengalami pengurangan dua perangkat daerah.Semula berjumlah 53 perangkat daerah.

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, penataan kelembagaan ini dilakukan setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemkab menginventarisasi pemetaan urusan pemerintahan konkuren. Seperti urusan wajib berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, maupun urusan pendukung.

“Selanjutnya data pemetaan urusan pemerintahan diverifikasi dan divalidasi aparatur pengawasan internal,” kata Zaenal saat penyampaian Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Rapat Paripurna DPRD, Senin (5/9).

Zaenal melanjutkan, pengelompokan organisasi perangkat daerah berdasar konsepsi pembentukan organisasi. Terdiri dari kepala daerah, sekda, dinas daerah, badan /fungsi penunjang, dan staf pendukung. Pembentukan ini mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah. Juga besaran beban tugas sesuai urusan pemerintah yang diserahkan ke daerah.

Dalam raperda tersebut, perangkat daerah ditetapkan dalam tiga tipe. Yaitu tipe A, B, dan C sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penetapan ini didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variable ini terdiri dari faktor umum dan teknis.

“Umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan APBD dengan bobot 20 persen. Sementara variabel faktor teknis merupakan beban utama dengan bobot 80 persen,” jelasnya.

Dalam raperda ini, dibentuk 51 perangkat daerah. Yakni terdiri dari 49 hasil penataan perangkat daerah serta 2 perangkat yang berstatus quo. Dibanding dengan jumlah susunan perangkat daerah kondisi eksisting, ini berkurang dua perangkat daerah dari kondisi saat ini 53 perangkat daerah. Keduanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor Kesbangpol).

“Kami berharap penataan ini bisa terwujud susunan perangkat daerah yang lebih efektif. Prinsipnya tidak terlalu banyak perubahan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Yogyo Susaptoyono menilai, penataan perangkat daerah menjadi titik awal bupati menata SKPD agar lebih baik. Terutama berkaitan dengan kosongnya jabatan definif di beberapa kepala SKPD. Seperti sekda, dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga, Bappeda, dan lainnya.(ady/hes)