JOGJA – Bersama Kulonprogo, Kota Jogja menjadi daerah tingkat II di DIJ yang tidak terkena penun-daan penyaluran dana alokasi umum (DAU). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU 2016, Sleman, Bantul, Gunung-kidul, dan Pemprov DIJ ditunda penyalurannya sejak September hingga Desember.

Kebetulan kedua daerah tersebut, pada Februari 2017 nanti akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pil-kada). Apakah penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 itu yang membuat Jogja dan Kulonprogo tidak ditunda penyaluran DAU?
“Saya tidak tahu kebijakan dari pusat seperti apa, kami tidak dapat informasi dari pusat apa-kah terkait pilkada atau tidak,” ujar Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono, kemarin (4/9).

Kadri mengatakan, dari informasi yang diterimanya, penundaan dilakukan bagi daerah yang serapan anggarannya di bawah serapan pemerintah pusat. Di Pemkot Jogja sendiri, Kadri mengklaim hingga Agustus lalu sudah terserap hampir 50 persen.

Meskipun Jogja terkena penun-daan, tidak akan berpengaruh pada anggaran pelaksanaan pilkada serentak Februari 2017 nanti. Anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Panwaslu Kota Jogja yang ber asal dari APBD Kota Jogja 2016 itu, sudah dicairkan sejak Juni lalu.

“KPU sudah dicairkan Mei Rp 14,9 miliar begitu juga Panwaslu Rp 4,2 miliar sudah dicairkan semua,” ungkapnya.

Anggaran tersebut diberikan melalui mekanisme hibah, untuk semua tahapan pelaksanaan pilkada. Meski berasal dari APBD 2016, tapi pelaksanaan pilkada serentak baru 15 Februari 2017 nanti. Kadri mengatakan, hal itu tidak ada masalah karena sudah diatur dalam Permendagri.

“Pelaporan sepanjang kegiatan pil-kada, meski lewat tahun tidak masalah,” ujarnya.

Terpisah, Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto mengatakan, anggaran yang diajukan sudah sesuai dengan seluruh tahapan pelaksanaan Pilwali Kota Jogja. Pihaknya juga sudah menerima anggaran dari APBD Kota sejak Juni lalu.

“Dicairkan Mei, tapi kan butuh waktu sebulan untuk persiapan pencarian dan sebagainya,” jelasnya.

Wawan menambahkan meski sudah menerima anggaran, pihaknya siap untuk melakukan penghematan. Salah satunya terkait dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2016 tentang Tahapan Pilkada 2017. Seperti untuk gaji komisioner maupun honor lembur.

Dalam PKPU juga diperbolehkan mengguna-kan standar Jogja, tidak harus mengikuti nasional, sehingga bisa lebih murah.

“Kami juga tidak perlu melakukan verifi-kasi parpol, anggaran bisa dihemat,” tuturnya.

Untuk tahapan pelaksanaan pilwali sendiri, terdekat adalah pendaftaran pasangan calon yang dijadwalkan pada 21-23 Septem-ber nanti. Sambil menunggu, KPU Kota Jogja tengah melakukan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Jogja, Badan Nasional Nar kotika Kota Jogja serta asosiasi psikologi untuk pemeriksaan kesehatan calon.

“Setelah itu kami pilih rumah sakit, yang jadi lokasi pemeriksa-an,” jelasnya. (pra/ila/ong)