JOGJA – DPRD DIJ berharap predikat Jogjakarta sebagai Kota Pelajar betul-betul dibuk-tikan dan bukan hanya retorika atau slogan saja. Sehingga per-lu adanya standar-standar khu-sus terhadap keberadaan sekolah-sekolah yang ada di DIJ, baik negeri maupun swasta.

Ketua Komisi D DPRD DIJ Yose Rizal mengatakan, dengan ba-nyaknya pelajar yang menjadikan Jogjakarta sebagai rujukan untuk menuntut ilmu, tentu harus di-sikapi dengan keberadaan penye-lenggara pendidikan dengan standar khusus. “Sehingga me-reka yang menyekolahkan anaknya ke DIJ tidak kecewa,” ujarnya usai Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIJ, Senin (5/9).

Yose mengatakan, bukan hanya predikat Kota Pelajar saja yang mendorong Komisi D untuk mengkaji adanya Perda. Tetapi, juga adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pengelolaan pendidikan tingkat SLTA menjadi kewenangan provinsi. Ini menjadi sesuatu yang penting dan keharusan, karena Perda salah satu syarat penganggaran.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidi-kan, Pemuda, dan Olahraga DIJ Kadarmanta Baskara Aji menyam-but baik adanya Raperda Inisiatif tentang Penye lenggaraan Pendidikan Menengah tersebut. Dengan begitu, DIJ memiliki standar sen-diri, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Meski di Indone-sia sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah, melalui PP dan UU.

“Harapan saya nanti yang mun-cul standar-standar plus yang harus dimiliki penyelenggara pen-didikan yang ada di DIJ,” ujarnya.

Selain itu, adanya Perda ini nantinya, akan mendorong du-nia pendidikan di DIJ menjadi lebih baik. Sebab selama ini, DIJ dikenal sebagai daerah penye-lenggara pendidikan yang me-miliki keunggulan-keunggulan kooperatif diatas rata-rata na-sional. Seperti pengelolaannya, prestasi dan akademiknya.

Dia sepakat jika program keahlian di tataran sekolah me-nengah kejuruan juga harus diatur dalam Perda. Sehingga, dalam pe nyele ng garaannya pro-gram keahlian tidak bisa dibuka dan ditutup seenaknya.

“Harus ada studi komprehen-sifnya juga, apakah pasar ter-hadap jurusan itu masih ada atau tidak, gurunya bagaimana, per-syaratan alatnya sudah terpenuhi belum, harus dilihat juga,”ujarnya.

Saat ini, menurutnya, masih ada beberapa bidang keahlian yang masih perlu ditambah ke-beradaannya dan ada yang perlu dibatasi. Misalnya, program keahlian teknik informatika yang sudah sangat terlalu banyak. Sedangkan yang masih kurang dan jarang seperti kelautan, tek-nologi alat berat, dan pertukangan.

“Kalau yang sudah berjalan bisa kami rekomendasikan untuk menutup jika persyaratan yang sudah diatur ternayta tidak ter-penuhi, karena kewenangan kami membuka dan menutup,” ujarnya.

Terkait soal pengalihan ke-wenangan tersebut, Aji menje-laskan, akan ada 8.000 sumber daya manusia (SDM) yang ter-diri dari 2.000 non-PNS dan 6.000 PNS akan menjadi tanggung jawab Pemprov DIJ. Begitu pula 3.000 SDM di SLB yang tetap menjadi kewenangan Pemprov DIJ.

Sedangkan soal anggaran, menurutnya, tidak ada masalah. Saat ini anggaran pendidikan dari APBD DIJ sudah 23 persen atau sudah sesuai dengan ama-nat UUD minimal 20 persen.

Anggaran pendidikan dari APBD DIJ saat ini Rp 600 miliar. Dengan pengalihan wewenang tersebut, APBD DIJ membutuhkan tam-bahan Rp 300 miliar.

“Jadi total anggaran nanti sekitar Rp 1 triliun, untuk gaji SDM Rp 400 miliar. Tapi itu bukan dari pusat (DAU dan DAK), jadi tidak akan mengganggu APBD DIJ,” ujarnya. (dya/ila/ong)