JOGJA- Pantas saja banyak ibu muda mengeluh harus menunda memberikan imunisasi polio bagi balita mereka. Meskipun pemberian vaksin mengikuti jadwal kartu menuju sehat (KMS) sesuai rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia. Ternyata, sejak 1 September DIJ kehabisan stok immune polio vaksin (IPV). Itu setelah pemerintah menarik semua stok IPV yang terdistribusi ke lima kabupaten/kota, karena telah kedaluwarsa per 31 Agustus 2016.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Fita Yulia Kisworini mengatakan, kekosongan stok IPV disebabkan keterlambatan pengadaan barang dari pemerintah pusat. Konsekuensi atas kondisi tersebut, pemberian vaksin polio bagi balita di DIJ ditunda. Fita memprediksi lama penundaan selama sebulan. Hingga Oktober. Perkiraan tersebut berdasarkan perhitungan proses pengadaan di pusat hingga distribusi ke puskesmas.

Kendati demikian, Fita menjamin, penundaan pemberian vaksin polio tidak akan berpengaruh pada anak. Vaksin untuk mencegah infeksi polio tersebut bisa diberikan pada balita usia 2-4 bulan. “Yang terpenting, pada usia 11 bulan setiap balita harus sudah mendapat vaksin dasar lengkap,” ingatnya kemarin (6/9).

Fita memastikan, kekosongan stok vaksin hanya IPV. Ketersediaan vaksin lain aman. Dia juga menggaransi tak ada puskesmas yang berani menggunakan IPV kedaluwarsa. Vaksin itu telah dikembalikan Dinkes DIJ melalui UPT Farmasi. “Nanti ada penghapusan secara resmi dengan berita acara,” katanya.

Untuk kebutuhan di Kota Jogja, lanjut Fita, disesuaikan dengan jumlah kelahiran setiap tahunnya. Rata-rata mencapai 4 ribu kelahiran bayi.

Sementara Kepala Dinkes DIJ Pembajun Setyaningastutie mengatakan, IPV memiliki batas kedaluwarsa relatif singkat. Kurang lebih selama dua bulan. Sesuai prosedur, semua sisa vaksin yang telah terdistribusi namun belum habis terpakai dan sudah melewati batas kedaluwarsa harus ditarik. “Tak boleh digunakan lagi,” tegasnya.

Pembajun mengaku telah mengajukan permohonan ke pusat agar segera dilakukan pengadaan vaksin baru. Dia berharap, stok vaksin kembali terpenuhi paling lambat akhir September. “Pengadaan tidak bisa langsung. Dan harus dari pusat. Karenanya kami harus menunggu,” ucapnya.

Ditegaskan, polio termasuk salah satu penyakit yang dimonitor secara ketat oleh Pemprov DIJ. Dia mengklaim, sejak 2007 tak ada lagi kasus polio terjadi di wilayah DIJ. Nah, kebijakan penarikan sisa stok vaksin polio demi menjaga agar tidak muncul efek negatif. Dari penggunaan vaksin kedaluwarsa tersebut.

Menurut dia, di Indonesia hanya DIJ dan Bali yang menggunakan IPV. Vaksin tersebut diberikan kepada balita dengan cara disuntikkan melalui saluran darah. Jika digunakan dengan cara yang tak benar, apalagi menggunakan vaksin kedaluwarsa, risionya lebih tinggi. Sebaliknya, jika pemanfaatannya sesuai instruksi, efeknya jauh lebih baik dibanding vaksin tetes.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Dwi Budi Utomo meminta Dinkes lebih proaktif menanyakan keberlanjutan pengadaan vaksin polio ke pemprov maupun pusat. Jika memang dirasa mendesak, politikus PKS itu mendorong Pemkot Jogja melakukan pengadaan sendiri.Agar tidak mengganggu jadwal pemberian vaksin pada anak dan balita. “Kalau proses pengadaanya tidak menyalahi aturan dan bisa menjamin vaksin yang diperoleh asli, saya rasa tidak ada masalah,” ujarnya.

Pada bagian lain, Rizkania, 31, warga Sleman berharap tak hanya stok vaksin polio yang harus segera dipenuhi pemerintah. Lebih dari itu, dia ingin pemerintah mengatur standarisasi harga atau tarif imunisasi/vaksin di rumah sakit. “Memang kalau di puskesmas barangnya mungkin sama. Kalau di rumah sakit kadang ditawari, mau yang biasa atau tanpa efek demam. Yang berefek itu harganya berlipat-lipat, mencapai ratusan ribu,” papar pemilik balita usia 3 bulan itu. (pra/dya/yog/ong)