JOGJA– Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko menilai alasan pemkot yang tidak bisa menindak pendirian tower telekomunikasi tanpa izin sebagai sikap tak logis. Meskipun, pemkot berlandaskan pada surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sujanarko menegaskan, setiap pendirian tower tetap harus disertai izin resmi pemerintah. “Yang tak perlu izin itu tower di atas bangunan dengan ketinggian kurang dari lima meter. Itu sesuai keterangan dalam SKB dan masukan anggota dewan,” ujar politikus PDIP itu kemarin (7/9).

Sujanarko menyesalkan sikap pemkot yang seolah melakukan pembiaran atas maraknya pendirian tower tersebut. Seharusnya, lanjut Sujanarko, pemilik tower mengajukan izin ke pemkot selaku pemilik wilayah.

Guna memeroleh kepastian hukum terkait persoalan tersebut, pimpinan DPRD berencana klarifikasi ke Dinas Perhubungan dan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil).

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Makruf mengungkapkan, fakta pendirian tower tanpa izin terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. “Pembangunan tower itu trade off. Konsumen diuntungkan karena layanan data menjadi lebih baik, sedangkan bagi investor merupakan peluang besar,” tuturnya.

Makruf mengatakan, dimanapun langkah pebisnis selalu lebih cepat dari regulasi yang akan dibuat pemerintah. Itu merupakan hal jamak yang umum terjadi. Seperti di Kota Jogja. Tower banyak berdiri, sementara DPRD belum selesai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Menara Telekomunikasi.

Karena itu, Makruf meminta Pemkot Jogja bertindak tegas. “Jika tidak berizin harus dirobohkan. Ditertibkan. Jika diizinkan, ya, harus dipantau lokasinya agar tidak merusak ketertiban dan tata ruang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Makruf berpendapat, investasi seperti microcell tower justru akan menjadi daya ungkit ekonomi daerah. Dengan catatan, pemkot mau menata lokasi dan spesifikasi menara yang akan didirikan. Sebaliknya, keberadaan tower akan mengganggu proses pembanguan jika pendiriannya tak dikendalikan.

Makruf menegaskan, keberadaan tower tak berizin telah menimbulkan keresahan publik. Karena itu, dia meminta aparat hukum segera bertindak jika memang ada unsur atau indikasi kejahatan atau kongkalikong antara regulator dan investor terkait pendirian tower telekomunikasi.

Terlebih, karena ketidaktegasan Pemkot Jogja mendorong Jogja Creative Network (JCN) menggugat status Jogja Smart City. Pemkot Jogja dinilai lamban merespons dan memberikan kepastian hukum terkait maraknya tower illegal. “Harusnya Pemkot sigap dan responsif dengan keresahan masyarakat,” ujar Humas JCN Triyanto. (pra/yog/ong)