JOGJA – Membangun kawasan cerdas tentu bukan persoalan mudah. Namun, saat ini banyak kabupaten/kota seolah berlomba-lomba menjadikan daerahnya sebagai rintisan smart city atau smart regency. Konsep itulah yang sedang digencarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk itu, Kemendagri menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) dan PT Microsoft untuk mematangkan konsep tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, semangat utama konsep smart city demi memberikan pelayanan cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. “Ini menjadi tugas aparatur sipil negara (ASN) dari pusat sampai daerah,” ujarnya usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) penerapan teknologi informasi dan komunikasi usai Symposium Smart city 2016 di Gedung Pascasarjana UGM kemarin (7/9).

Selain Tjahjo, dokumen MoU diteken Wakil Rektor UGM Paripurna Sugarda dan Presiden Direktur PT Microsoft Indonesia Andreas Diantoro.

Menurut Tjahjo, konsep kota cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis optimalisasi pelayanan masyarakat wajib diterapkan saat ini. Program itu sekaligus untuk mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat sistem otonomi daerah. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah secara efektif, efisien, dan taat hukum.

Ditegaskan, konsep itu merupakan dorongan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan Kemendagri berperan sebagai poros pemerintah dalam kabinet kerja. “Untuk mewujudkan smart city pemerintah bersepakat mempercepat dan mengefisiensi pembangunannya melalui tempat penyimpanan (repository) nasional,” katanya.

Karena itu, Tjahjo punya target khusus dalam penerapan smart city. Poltikus PDIP itu berharap seluruh pemerintah daerah menerapkan konsep smart pada pertengahan 2017. Waktu kurang dari setahun dinilai cukup. Meskipun hingga saat ini belum satupun dari 538 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia yang menerapkan konsep tersebut.

Dikatakan, konsep smart city akan memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk turut mengontrol proses pengambilan keputusan politik pembangunan, baik menyangkut perencanaan anggaran, hingga penyusunan undang-undang dan peraturan daerah (perda).

Dekan Fisipol UGM Dr Erwan Agus Purwanto berharap, kerjasama mewujudkan konsep smart city mampu memajukan bangsa Indonesia. Khususnya, untuk mewujudkan digital life dalam bidang ekonomi, sosial, dan masyarakat, yang juga menjadi potensi bagi dunia pendidikan. “Karena persaingan antar bangsa dalam kemajuan teknologi saat ini makin luas,” katanya.

Sementara Presiden Direktur Microsoft Indonesia Andreas Diantoro menyatakan, konsep smart city bisa terwujud jika daerah mampu memenuhi ISO 180091, sebagai standar internasional. Meliputi pengembangan pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. “Untuk mendukung pemenuhan standar tersebut Microsoft Indonesia akan melakukan pelatihan di 40 kota di Indonesia,” ucap Andreas.

Sebelum bertolak ke UGM, Tjahjo Kumolo meresmikan Gedung Nawa Cita di Kantor Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jogjakarta di Jalan Melati, No 1, Baciro, Gondokusuman, Kota Jogja.

Gedung dua lantai dengan 32 kamar tersebut difungsikan sebagai asrama peserta diklat. Dalam kesempatan itu, Tjahjo melihat-lihat isi ruangan gedung yang memiliki nuansa sejarah perjalanan Kemendagri. Salah satunya ruang perpustakaan yang dulu pernah dipakai Mendagri R.A.A Wiranata sebagai ruang kerja ketika pusat pemerintahan RI dipindah sementara di Jogjakarta pada 1946. (cr1/yog/ong)