MUNGKID – Pemkab Magelang merencanakan penambahan empat perangkat daerah baru. Usulan ini tengah dibahas eksekutif dan DPRD dalam Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Selain menambahkan empat perangkat daerah, juga dibahas pengurangan dua perangkat daerah di struktur organisasi tata kerja pmkab.

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, dalam susunan organisasi perangkat daerah yang diajukan dalam raperda, perangkat daerah baru bukan tujuh, tetapi empat. Yaitu dinas kepemudaan dan olahraga, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Pembentukan perangkat daerah itu kami usulkan untuk dibentuk karena amanah konstitusi yang berkaitan urusan pemerintahan wajib,” kata bupati kemarin (8/9).

Usulan penambahan perangkat daerah baru ini berkaitan dengan pelayanan dasar dan faktor kebutuhan pemerintah. Yaitu dalam merespons dinamika perkembangan masyarakat.

Dalam raperda itu diusulkan terdapat 51 perangkat daerah. Terdiri atas 22 dinas, dua badan, dua sekretariat, satu inspektorat, 21 kecamatan, dan dua perangkat daerah status quo. Sedangkan saat ini terdapat 53 perangkat daerah. “Dilihat dari sisi jumlah perangkat daerah, terdapat pengurangan dua perangkat daerah,” katanya.

Status dua perangkat daerah yang diusulkan berubah itu adalah kantor kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) dan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Sebelum usulan itu disepakati, maka kedua perangkat daerah itu berjalan seperti biasa.

Bupati menjelaskan, selain karena amanah konstitusi, yang lebih penting usulan penambahan ini untuk lebih meningkatkan perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu dibuktikan dengan dibentuknya perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Seperti dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kaum fakir miskin dan penyandang masalah social, dibentuk dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Untuk memberdayakan masyarakat dan desa dibentuk dinas pemberdayaan masyarakat dan desa,” katanya.

Sementara untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kaum muda agar terhindar dari pengaruh budaya negative, dibentuk dinas kepemudaan dan olahraga. Adapun untuk memberikan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dibentuk dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Selanjutnya pada kecamatan akan dilakukan reposisi tugas unit-unit kerjanya, agar dapat bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Magelang Suroso Singgih P mengatakan, penataan kelembagaan perangkat daerah harus berorentasi kepada peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Caranya dengan membangun hubungan yang baik dan serasi kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kinerja organisasi perangkat daerah yang sudah ada. (ady/laz/ong)