MUNGKID – Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 menjadi strategi sekaligus terobosan kebijakan pada tataran implementasi dalam upaya mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini juga memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan semua data dan identitas bagi warga negara Indonesia yang mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak,” kata Bupati Magelang Zaenal Arifin saat sosialisasi program amnesty pajak di lingkungan Pemkab Magelang, Jumat (9/9).

Zaenal melanjutkan, terobosan kebijakan berupa pengampunan pajak atas pengalihan harta tersebut. Ini didorong semakin kecilnya kemungkinan menyembunyikan kekayaan di luar wilayah NKRI. Karena, semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Ia minta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Magelang diminta segera melaporkan dan mengungkapkan setiap data dan informasi harta kekayaan yang dimiliki. Terutama pasca-terbitnya regulasi di bidang perpajakan berupa UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (tax amnesty). Pelaporan harta kekayaan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

“Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan. Dampaknya, penerimaan pajak turun dan membuat ketersediaan likuiditas dalam negeri juga menurun,” papar Zaenal.

Di tengah kondisi tersebut, banyak harta WNI yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia. Baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid.

“Seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Kepala Kantor KPP Pratama Magelang Wiratmoko menambahkan, tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Yang dapat memanfaatkan tax amnesty ini adalah seluruh wajib pajak (WP). Baik orang pribadi maupun badan.

“Mereka yang tengah dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan telah P21. Sedang menjalani proses peradilan dan sedang menjalani hukuman atas tindak pidana di bidang perpajakan,” katanya.(ady/hes)