JOGJA-Penyaluran dana hibah APBD Pemprov DIJ 2013 kembali dinilai bermasalah. Giliran Polda DIJ yang menelusuri dana hibah tersebut. Padahal, sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ telah memeriksa kasus yang dulu diduga disalurkan anggota DPRD DIJ itu.

Direktur Reskrimsus Polda DIJ Kombes Pol Antonius Pujianto mengakui, pihaknya kini tengah menyelidiki dugaan korupsi dana hibah sapi 2013 itu. Hal itu dilakukan setelah kelompok masyarakat (pokmas) penerima di Kabupaten Gunungkidul melaporkan dugaan korupsi.

“Kami masih memeriksa beberapa saksi,” ujar Antonius.

Dugaan korupsi ini berawal dari pokmas penerima hibah sapi. Mereka melaporkan dugaan korupsi karena tak juga mendapatkan hibah sapi tersebut. Dari daftar penerima, nama pokmas tersebut masuk dalam daftar penerima.

Polda DIJ telah memanggil sejumlah saksi atas dugaan korupsi ini. Bahkan, kepolisian juga telah meminta kesaksian sejumlah pejabat di Pemprov DIJ. Pemanggilan itu untuk mengetahui mekanisme penganggaran sampai penyaluran dana hibah ini.

Penyelidikan dari Polda DIJ ini seakan menjadi penanda memang ada korupsi di penyaluran dana hibah itu. Sebab, Kejaksaan Tinggi (Kejati) tahun 2014 silam pernah menyelidiki dugaan hibah ini. Tapi, pada 2015 silam, Kejati resmi menghentikan.

Mencuatnya kasus dugaan hibah ini berawal dari laporan Lembaga Pembela Hukum (LPH) DIJ ke kejati pada Maret 2014. Berdasar penelusuran lembaga tersebut sejak Agustus 2013, dari total dana bantuan sosial tahun 2011 – 2012 ada yang sengaja diselewengkan. Nilainya mencapai miliaran rupiah.

LPH saat itu menuding adanya persekongkolan oknum anggota DPRD DIJ dengan oknum pejabat SKPD. Modus yang digunakan diantaranya kelompok masyarakat penerima dana hibah dan bantuan sosial fiktif, bentuk kegiatan fiktif, dana yang diterima masyarakat lebih kecil dari jumlah yang ada di proposal dan keterlibatan oknum anggota dewan yang dengan sengaja membuatkan proposal bagi masyarakat penerima yang kemudian dana tersebut dipotong.

Sebenarnya atas laporan itu kejati tak tinggal diam. Jaksa langsung melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait, seperti dari pihak SKPD Pemprov DIJ dan puluhan kelompok penerima dana hibah. Jumlah kelompok masyarakat yang menerima dana hibah lebih dari 50 kelompok dan tersebar di seluruh DIJ. Dari puluhan kelompok yang telah dimintai keterangan tersebut rata-rata berasal dari wilayah Gunungkidul dan Kulonprogo

Aktivis antikorupsi Jogja Corruption Watch (JCW) menilai jika melihat temuan awal jaksa penyelidik yang menemukan alat bukti permulaan adanya penyimpangan, sudah sepatutnya kasus ini terus dilanjutkan. Karena, dugaan korupsi ini tak sudah pernah muncul di kejaksaan.

“Jangan berhenti, kami yakin kepolisian bisa membuka kasus ini,” tandas Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat JCW Baharuddin Kamba. (eri/dem)