KULONPROGO – Ratusan warga Palihan, Kecamatan Temon mendatangi balai desa setempat, kemarin (13/9). Mereka menuntut penutupan dua lokasi karaoke (Dewata dan Caesar) yang ada di wilayahnya. Warga menilai tempat hiburan itu meresahkan dan tidak berizin.

Warga meminta kedua pemilik karaoke menandatangani kesepakatan di atas materai dan berjanji menutup usahanya dalam waktu 2×24 jam. Namun dalam mediasi yang disaksikan aparat kemanan, perangkat desa, dan pemerintah tersebut, hanya satu pemilik karaoke yang hadir yakni pemilik Karaoke Dewata.

Mediasi memanas dan alot, karena pemilik karaoke Dewata (Nyoman Gedur) yang hadir keberatan menandatangani perjanjian. Beralasan koleganya (pemilik Karaoke Caesar) tidak hadir melakukan hal serupa.

“Saya siap tanda tangan kapan saja. Asal pemilik satunya juga melakukan hal yang sama,” kata Nyoman Gendur.

Perwakilan warga, Mujiono Effendi menyatakan sebelumnya warga sudah melakukan pertemuan dengan pemilik kedua karaoke dan menyataan siap menutup usahanya. Keberadaan karaoke itu melanggar Perda Kulonprogo 6/2016 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pemkab Kulonprogo melalui Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) juga telah melayangkan surat peringatan (SP) tiga kali. Namun karaoke belum ditutup pemiliknya.

Warga mendesak penutupan itu segera dilakukan, karena tidak hadir dalam mediasi, perwakilan warga dan aparat sempat mendatangi Karaoke Caesar untuk menjemput pemiliknya. Namun pemilik tidak ada di tempat.

“Setelah kami datangai karaoke Caesar dan saya sampaikan jika pemiliknya tidak ada di tempat warga kemudian membubarkan diri. Namun, warga tetap berkeras, jika dalam waktu 2×24 jam karaoke tidak ditutup, warga akan bertindak sendiri,” kata Mujiono.

Kapolsek Temon Kompol Setyo Heru Purnomo menjelaskan, permasalahan ini sebetulnya sangat jelas dan bisa diselesaikan secepatnya. Terlebih SP1, SP2 dan SP3 sudah dilayangkan, tinggal penegak Perda (Satpol PP) melakukan aksi.

“Izin tidak mungkin diterbitkan karena terbentur Perda. Sementara SP3 sudah dilayangkan. Mau menunggu apa lagi? Sebagai penegak perda, penertiban dan penutupan karaoke menjadi tugas Satpol PP. Polisi hanya membantu melakukan pengamanan. Kalau Satpol PP ragu, kami dampingi,” kata Setyo.

Perda 6/2015 Pasal 7 menyebutkan, pendirian usaha karaoke hanya boleh di kawasan Glagah dan atau kawasan Wates. Minimal lokasinya berjarak 500 meter dari tempat peribadatan, sarana pendidikan, kantor pemerintahan dan pusat pelayanan kesehatan. Usahanya mulai pukul 14.00-24.00.

Di Kulonprogo ada sekitar 12 karaoke yang beroperasi. Beberapa di antaranya melanggar aturan. Baik lokasi, jarak usaha, dan jam operasional. Sementara untuk izin usaha, regulasi jelas menyatakan, izin usaha pariwisata harus melampirkan akta pendirian badan usaha, izin gangguan.

Selain itu juga harus dilengkapi bukti persetujuan pengelolaan dari pemilik lahan jika pengelolanya pihak lain. Disyaratkan pula bukti sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Sementara itu, mayoritas karaoke di Kulonprogo khususnya di daerah pesisir berada di atas lahan Paku Alam Ground (PAG). Sehingga sulit mendapatkan IMB. (tom/iwa/ong)