SLEMAN – Siapa sangka, gudang alat kesehatan (alkes) milik PT Cobra Dental Indonesia yang terletak di Jalan Intan, Sinduadi, Mlati, Sleman menjual obat-obatan tanpa izin edar.

Sebanyak 77 ribu kemasan obat ilegal disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) DIJ, kemarin (14/9).Kepala BBPOM DIJ I Gusti Ayu Adhi Arya Patni menyatakan, puluhan ribu kemasan obat berasal dari 10 item jenis obat. “Bila ditaksir nilainya berkisar Rp 660 juta,” jelasnya
Saat petugas BBPOM DIJ, Polda DIJ beserta Kejati DIJ melakukan razia, pihak distri-butor tidak bisa menunjukkan izin edar obat. Obat-obatan yang diedarkan merupakan jenis obat keras yang biasa digunakan untuk anestesi lokal.

Baca Juga: Sebagian Obat Ilegal Produksi Meksiko

Puluhan ribu obat diedarkan secara online melalui situs yang dibuat oleh distributor. Melihat pemasarannya, diduga obat-obatan tersebut sudah beredar ke berbagai tempat di Indonesia dengan konsumen kalangan dokter gigi. “Kemana saja pere-daran obatnya masih kami kembangkan lagi,” jelasnya.

Perempuan berdarah Bali ini menjelaskan, penemuan obat ilegal berdasarkan laporan dari masyarakat. Dibutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk me-mastikan penyalahgunaan peredaran produk farmasi.

Peredaran obat tanpa izin menyalahi Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Sesuai aturan ketersediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. “Pihak distributor tidak bisa menunjukkan izin peredaran obat, sebab izin legal yang di-kantongi dari Kemenkes adalah izin mengedarkan alkes,” jelasnya.

Bila izin dari BBPOM sudah dimiliki, maka seharusnya ter-cantum dalam kemasan obat. Izin edar wajib dimiliki untuk memastikan obat aman diguna-kan masyarakat. Apalagi obat-obatan tersebut sebagian besar impor dan diduga masuknya pun secara ilegal.

Menurutnya, obat keras sama halnya seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi obat yang menyembuhkan, namun di sisi lain bisa menjadi racun. “Maka dari itu, pereda-ran obat keras ilegal seperti ini pengawasan dan kontrolnya harus ketat,” jelasnya.

Atas peredaran obat ilegal ter-sebut, pemilik distributor teran-cam pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 dengan pidana kurungan maksimal 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar.(bhn/ila/ong)