KULONPROGO – Warga yang memiliki hak pilih diharapkan menggunakan haknya dan melakukan pengawalan Pilkada 2017. Demikian harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kulonprogo Tri Mulatsih. Dia berbicara dalam diskusi publik di Gedung Kaca, Wates, Kulonprogo, kemarin (14/9).

“Partisipasi tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Tetapi juga ikut mengawal mulai proses penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada akhir April lalu hingga tahap evaluasi dan pelaporan hasil Pilkada 2017,” kata Tri.

KPU Kulonprogo optimistis Pilkada Kulonprogo 2017 akan berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Optimisme itu juga menjadi semangat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

“Namun hal itu belum cukup, dukungan dan komitmen dari seluruh masyarakat sangat dibutuhkan, semua tahapan harus dipastikan berlangsung baik dan lancar, juru dan adil,” kata Tri.

Menurut dia, kualitas pilkada bisa dibuktikan dengan beberapa indicator. Salah satunya tingkat partisipasi masyarakat. Kesuksesan juga dilihat dari kompetisi sehat antar-pasangan calon, proses penghitungan dan rekapitulasi suara serta penyelesaian sengketa yang adil.

Direktur Swara Nusa Institute Iranda Yudhatama menjelaskan, pilkada berintegritas tidak bisa menjadi tugas penyelenggara pemilu dan masyarakat pemilik hak pilih. Namun juga menjadi tanggung jawab partai politik.

“Partai politik sebagai kendaraan pasangan calon dituntut menunjukkan kinerja baik. Aspirasi dan kepentingan rakyat tetap harus diutamakan. Harus transparan, menjauhi politik traksaksional,” kata Iranda.

Ruang demokrasi tidak berhenti pada proses pemilu saja, namun masyarakat sering terjebak dalam pemahaman itu. Partisipasi masyarakat terus berlanjut, bahkan sampai kepala daerah terpilih dan menjalankan tugasnya.

“Menagih janji kandidat terpilih saat kampanye adalah sikap politik, terlebih yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Iranda. (tom/iwa/mg2)