GUNUNGKIDUL – Hasil evaluasi gubernur tentang kelembagaan baru di Pemkab Gunungkidul sudah turun. Sesuai kewenangannya, nomenklatur dan jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akhirnya diubah.

“Hasil evaluasi gubernur belum lama ini kami terima,” kata Kepala Bagian Organisasi Setda Gunungkidul, Wiwiek Muhartiwi kemarin (14/9).

Dijelaskan, dalam evalusi tersebut ada beberapa perubahan. Dalam draf persetujuan antara pemkab dengan dewan pada 31 Agustus 2016, hanya terdiri dari 19 SKPD, namun dari hasil evaluasi gubernur berubah menjadi 20 SKPD. Gubernur meminta urusan tenaga kerja dan transmigrasi tetap berdiri sendiri dan tidak menyatu dengan dinas penanaman modal dan pelayanan.

Selain unsur kedinasan bertambah, perubahan juga terjadi dalam nomenklatur dinas. Misalnya, upaya membentuk dinas kelautan perikanan dan peternakan tidak disetujui karena dinas tersebut harus berdiri sendiri, sedang untuk urusan peternakan dimasukan ke dinas pertanian dan pangan.

Kemudian dinas lingkungan hidup, dalam persetujuan awal bernama dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Namun tidak disetujui karena hanya menyetujui dengan penyebutan tanpa tambahan kehutanan di dinas baru tersebut.

“Hasil evaluasi ini juga sudah kami kirimkan ke dewan untuk ditindaklanjuti,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Gunungkidul Ari Siswanto mengatakan, secara materi sudah menerima adanya perubahan di dalam draf yang telah disetujui bersama itu.

“Mungkin (hasil evaluasi gubernur) baru sampai ke unsur pimpinan dewan,” kata Ari Siswanto.

Politisi PKS tersebut mendesak agar hasil evaluasi gubernur segera ditindaklanjuti dan diikuti. Sebab jika tidak dilakukan, maka gubernur bisa membatalkan perda yang telah terbentuk. (gun/iwa/mg1)