JOGJA – Permintaan salah satu anggota DPRD Kota Jogja Hasan Widagdo agar seluruh kawa-san cagar budaya (KCB) Kotagede masuk wilayah administrasi Kota Jogja dianggap tak relevan. Sebab, penetapan KCB merupakan wewenang provinsi
Selain itu, sebagai KCB otoma-tis Kotagede masuk dalam Ran-cangan Peraturan Daerah Isti-mewa (Raperdais) Tata Ruang. “Nantinya yang akan diatur di Raperdais soal regulasi tata ruang. Tidak sampai ke administrasi wilayah,” jelas Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi (Setprov) DIJ Dewo Isnu Broto, kemarin (14/9).

Dewo menjelaskan, dengan adanya raperdais ini nanti akan mengatur secara detail setiap KCB. Seperti soal spesifikasi bangunan yang diperbolehkan, ciri khas, sampai detail lainnya. “Sampai ke corak bangunannya itu harus seperti apa. Karena itu sudah diatur di KCB,” jelasnya.Sebagai KCB, sebenarnya kawasan Kotagede ini sudah diatur.

Artinya, berbagai hal yang menyangkut dengan perizinan dari pemerintah maupun tata ruangnya telah ada pedomannya. Terkait pengelolaan KCB Kotagede akan lebih efektif jika masuk wilayah administrasi Kota Jogja, lanjut Dewo, hal tersebut tak mudah. Sebab, proses perpindahan adminis-trasi wilayah tak hanya me-nyangkut dengan perizinan. Tapi, juga mengenai hak dan kewajiban masyarakat.

“Aspek hukumnya itu yang sulit. Seperti proses perpindahan KTP, jaminan sosial, sampai kebijakan di masing-masing daerah. Dan, itu tidak mudah,” kata Dewo.Dia mengungkapkan, KCB Kotagede dengan kebijakan ad-ministratif di daerah sebenarnya tak memiliki hubungan.

“Ke-bijakan KCB itu di provinsi. Yang menentukan gubernur dengan peraturan gubernur,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Badan Pem-bentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIJ Zuhrif Hudaya menjelaskan, pengatu-ran Raperdais Tata Ruang nanti-nya hanya dari umum saja. Yaitu KCB yang telah ditentukan.

Tidak spesifik seperti di Pergub Penetapan KCB. “Kalau untuk penggabungan wilayah tentunya harus ada lan-dasan hukumnya terlebih da-hulu. Itu pun bentuknya pera-turan daerah di tingkat DIJ,” tandas politikus dari PKS ini.

Apalagi penggabungan itu me-nyangkut dengan dua daerah di Kabupaten Bantul dan Kota Jogja. Bukan satu daerah saja. “Prosesnya juga cukup panjang,” kata Zuhrif. (eri/ila/ong)