BANTUL – Komisi B DPRD Bantul mendesak eksekutif segera merevisi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir. Hal itu dinilai cukup krusial demi keberpihakan kepda pedagang pasar tradisional.

“Regulasi itu sudah tak relevan,” ujar Jumakir, anggota komisi yang membidangi keuangan kemarin (14/9).

Beberapa poin penting yang layak diperbaharuai, di antaranya, nomunal besaran pinjaman. Perbup menyebut, pedagang hanya dapat meminjam maksimal Rp 1 juta. Menurut Jumakir, angka tersebut tak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

“Idealnya, ya, Rp 3 juta hingga Rp 5 juta,” lanjutnya.

Total anggaran dana bergulir yang dialokasikan pemkab juga menjadi sorotan. Perputaran dana bergulir hanya Rp 10 miliar. Padahal, jumlah pedagang pasar tradisional mencapai 13 ribu orang. Karena itu, banyak pedagang pasar yang harus gigit jari karena tak kebagian jatah pinjaman. Kondisi itu diperparah dengan mekanisme pengelolaan dana bergulir yang diklaim tidak berpihak kepada para pedagang.

“Karena dengan model revolving,” beber politikus PPP.

Dengan revolving, lanjut Jumakir, pedagang tak serta-merta bisa langsung mengajukan pinjaman. Persetujuan pinjaman hanya jika pemkab telah menerima angsuran dari pedagang lain yang lebih dulu memeroleh dana bergulir.

Karena itu Jumakir mendorong pemkab agar menambah nilai dana bergulir. “Biar mereka (pedagang) tidak terjerat rentenir,” tegasnya.

Kepala Kantor Pengelolaan Pasar (KPP) Bantul Slamet Santosa mengakui banyaknya kelemahan yang harus diperbaiki dalam pengelolaan dana bergulir. Menurutnya, perbaikan tak bisa secara parsial. Tapi, harus dilakukan perombakan total. Mulai regulasi, sumber daya manusia, dan kelembagaannya.

Slamet juga sepakat dengan penambahan alokasi dana bergulir. Toh, kredit macet hanya di bawah 2 persen. Tetapi, kebijakan itu tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.(zam/yog/mg2)