KULONPROGO – Hari pertama proses pembayaran ganti rugi proyek pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulonprogo berjalan lancar, kemarin (14/9). Pembayaran dilakukan di lima desa terdampak, pencairan dana dilakukan hingga Selasa (4/10).

PT Angkasa Pura I (AP I) menyiapkan dana Rp 4,146 triliun untuk ganti rugi. “Jumlah yang sangat besar, bahkan kami mencatat nilai investasi untuk NYIA ini terbesar dalam sejarah Angkasa Pura I maupun nilai investasi di DIJ,” kata Pimpinan Proyek Pembangunan Bandara NYIA dari PT AP I R Sujiastono di sela pencairan ganti rugi di Balai Desa Glagah.

Nilai ganti rugi itu didasarkan pada luasan tanah sesuai Izin Penetapan Lokasi (IPL). Dalam IPL luasnya 645.6291 hektare kemudian hasil realisasi fisik pengukuran keliling menjadi 587.2605 hektare. Dalam proses pencairan, AP I didampingi Kejati DIJ selaku tim pendamping penanganan potensi hukum pada tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah.

“Kejati juga membantu kami dalam litigasi di pengadilan, pertimbangan hukum sekaligus sebagai fasilitator dan mediator dalam perselisihan antar lembaga,” kata Sujiastono.

Dalam proses pembayaran, lanjutnya, Badan Pertanahaan Nasional (BPN) DIJ selaku ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan pelepasan hak 2.413 bidang tanah. Sedangkan jumlah yang dibayarkan sudah sesuai validasi BPN.

“Pasca pembayaran, kami tetap akan melakukan pendampingan kepada warga terdampak. Kami akan tetap memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan agar masyarakat bisa menggunakan dan memanfaatkan uangnya secara cermat dan bermanfaat untuk masa depan,” kata Sujiastono.

Menurutnya, setelah IPL berkekuatan hukum tetap, proses pengadaan tanah sudah tidak bisa dihentikan. Mereka yang setuju akan menerima ganti rugi uang atau relokasi. Sementara yang tidak setuju, regulasi memberikan jalan konsinyasi (uang ganti rugi dititipkan di pengadilan).

“Setelah pembayaran maka akan dilanjutkan pembangunan fisik. Seperti yang diharapkan pemerintah, bandara harus jadi untuk menggantikan Bandara Adisutjipto yang sudah kelewat padat, sehingga setelah beroperasi bisa mengakomodir semua penumpang dengan nyaman, aman dan selamat,” kata Sujiastono.

Terkait pembayaran, AP I menggandeng Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI. Pembayaran dilakukan dengan transfer untuk kepentingan keamanan. Syarat yang harus dibawa, meliputi berkas-berkas asli, sertifikat, fotokopi identitas diri.

“Untuk ganti rugi hampir 80 persen memilih uang, namun tidak menutup kemungkinan berbalik memiliki relokasi, dan semua akan kami fasilitasi sebaik mungkin,” kata Sujiastono.

Sementara itu, Sekda Kulonprogo Astungkoro mengatakan, proses pencairan ganti rugi hari pertama berjalan lancar dan baik. Terkait pendampingan warga terdampak, sifatnya hanya mengingatkan.

“Dan sudah sejak awal kami sampaikan agar warga cermat dalam menggunakan uang ganti rugi, jangan konsumtif,” kata Astungkoro.

Penerima ganti rugi, Sukisno, warga Pedukuhan Kepek, Desa Glagah, Temon mengungkapkan, undangan yang diterima adalah per bidang, dan di hari pertama dirinya sudah dipastikan mendapatkan ganti rugi senilai Rp 1,6 miliar untuk sawah seluas 1.800 meter persegi.

“Saya masih punya tegal, pekarangan dan rumah, kalau ditotal nilainya mencapai Rp 4 miliar. Rencananya untuk modal usaha, saya masih memiliki tiga anak, tentu nanti akan dimusyawarahkan bersama,” ungkap Sukisno.

Penerima ganti rugi lainnya, Sri Purwantini, warga Kepek, mengatakan hal senada, dia memiliki 10 bidang tanah dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 13,5 miliar.

“Tentu akan saya gunakan untuk masa depan anak. Saya juga ambil relokasi untuk anak-anak, saya juga sudah beli rumah di Panjatan. Kalau saya nilai ganti rugi ini sudah memuaskan, namun untuk investasi belum terpikir, yang penting saya amankan dulu ganti ruginya,” kata Sri. (tom/iwa/mg2)