Penyidik Satlantas dilingkungan Ditlantas Polda DIJ saat mengikuti pelatihan peningkatan SDM di aula PT Jasa Raharja DIJ beberapa waktu lalu. (Foto: Ahmad Riyadi/Radar Jogja Online)
JOGJA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIJ terus melakukan pembenahan dan peningkatan profesionalisme anggotanya terutama dalam menangani peristiwa dan korban kecelakaan lalu lintas. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Ditlantas Polda DIJ menggelar Pelatihan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Penyelesaian Santunan di aula Kantor PT Jasa Raharja DIJ Jalan Magelang, Kamis (8/9).

Pelatihan yang diadakan selama satu hari penuh ini diikuti sebanyak 112 anggota polantas. Mereka berasal dari 15 unit laka lantas seperti Ditlantas, Polres/Polrestas se-DIJ. Hadir sebagai pemateri yaitu Wakil Kajati DIJ Sampe Tuah SH, Komisioner Ombudsman DIJ, Budi Masturi, dan perwakilan dari Pengadilan Tinggi (PT) DIJ.

Wadirlantas Polda DIJ AKBP Sri Satyatama SIK mengatakan, pelatihan peningkatan SDM diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para personil polisi lalu lintas (Polantas) dilingkungan Ditlantas Polda DIJ. Sebab, materi yang disampaikan pada pelatihan ini terkait pelayanan dan penanganan peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti olah tempat kejadian perkara (TKP), kecepatan dan ketepatan pembuatan berkas, pemeriksaan saksi, dan seputar alat bukti.

“Pelatihan ini untuk meningkatkan para anggota polisi agar lebih professional terutama dalam menangani laka lantas. Sehingga, sinergitas antar lembaga seperti dengan PT Jasa Raharja semakin lebih baik,” kata Satyatama usai membuka pelatihan kepada Radar Jogja.

Disinggung mengenai jangka waktu pembuatan LP laka lantas? Satyatama menerangkan, kepolisian selalu berusaha secepat mungkin menerbitkan LP. Hanya, tidak semua pembuatan LP kecelakaan lalu linas mudah terutama bagi korban kecelakaan tabrak lari. Sebab, sebelum menerbitkan LP tim penyidik harus mengidentifikasi korban, melakukan olah tempat kerjadian perkara (TKP) memeriksa korban dan tersangka serta mengumpulkan keterangan saksi yang melihat peristiwa kecelakaan tersebut.

“Komitmen kami, penerbitkan LP secepat mungkin. Lebih cepat lebih bagus, ya maksimal satu minggu,” jelas Satyatama.

Wakajati Sampe Tuah SH mengatakan, perkara laka lantas di Jogjakarta yang sampai ke meja kejaksaan tidak lah banyak. Pada tahun 2014 berkas perkara kecelakaan yang sampai ke penuntutan sebanyak 38 perkara, pada 2015 sebanyak 32 perkara, dan Agustus 2016 sebanyak 20 perkara.

Menurutnya, setiap pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor tentu tidak ingin mengalami kecelakaan. Namun demikian, ada pula peristiwa kecelakaan yang dipicu oleh ulah pengemudi yang kurang hati-hati atau teledor. Misalnya, berkendara sambil menggunakan handphone, merokok, ngobrol dengan penumpang, minum minuman keras/alkohol, ngantuk, dan ngebut.

“Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang kurang hati-hati harus dimintai pertanggungjawaban. Perdamaian tidak menghapus tidak pidana. Kesepakatan atau perdamaian akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim ketika akan memutus perkara tersebut,” kata Sampe Tuah.

Sampe Tuah menambahkan, sesuai dengan Pasal 227 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, tugas dan kewenangan polisi sangat banyak. Antara lain adalah polri mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan, menolong korban, melakukan tinndakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan peneyelidikan perkara. “Tujuh kewajiban tersebut bersifat kumulatif dan harus dilakukan oleh yang menangani perkara tersebut,” tambahnya. (ama/dem)