BANTUL – Kriwikan dadi grojogan, pepatah Jawa itu tepat kiranya mengenai persoalan tanah Sultan Ground (SG) atau Pakualam Ground (PAG) di DIJ yang saat ini dikuasai masyarakat. Seperti sudah diprediksi sebelumnya, proses penertiban kawasan gumuk pasir di pesisir selatan Bantul bakal menemui hambatan. Sebagian penghuni area konservasi menolak penertiban oleh Pemkab Bantul. Lebih dari itu, mereka berencana mengadukan persoalan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kamis (29/9) kami akan ke Jakarta,” tegas Watin, salah satu perwakilan penghuni di area zona inti gumuk pasir kemarin (18/9).

Di Jakarta, lanjut Watin, isu pertanahan di DIJ akan dikemas sehingga menjadi persoalan nasional. Apalagi penghuni gumuk pasir tak sendirian. Ke Jakarta, mereka akan bergabung dengan anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo, warga Watu Kodok, Gunungkidul, dan warga Parangtritis terkait tanah tutupan. “Penggusuran di Parangkusumo, ya, pasti kaitannya dengan Undang-Undang Keistimewaan,” bebernya.

Watin meyakini penertiban gumuk pasir bakal membawa sejumlah dampak. Di antaranya, terancamnya lahan pertanian. Dia beralasan, selama ini lahan pertanian yang telah tertutup pasir mencapai 42 hektare. Menurutnya, penertiban akan memicu semakin luasnya lahan pertanian yang tertutup pasir. “Sekarang ada yang sudah hijau, masak mau digusur,” tanyanya heran.

Terpisah, Kasat Pol PP Hermawan Setiaji menyadari bakal menemui sejumlah kendala dalam penertiban area zona inti gumuk pasir. Salah satunya perlawanan dari warga. Kendati begitu, pemkab tidak akan mundur. Sebagai lembaga penegak perundang-undangan, Satpol PP tetap bergeming dengan rencana penertiban.

“Bagi yang menolak nanti akan kami surati dan kami dekati lagi,” tegasnya.

Menurut Hermawan, jumlah penghuni di area gumuk pasir yang menolak tidak begitu signifikan. Dapat dihitung dengan jari. Adapun sebagian besar penghuni sadar betul bahwa berdiam di atas lahan yang bukan milik mereka.(zam/mg1)