BANTUL – Selaku penyelenggara negara di daerah, Pemkab Bantul ternyata belum mampu memenuhi sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di seluruh puskesmas. Padahal,keberadaan IPAL di setiap instansi pelayanan kesehatan bersifat wajib. Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Maya Sintowati Pandji membenarkan hal tersebut. Hanya, biaya pengadaan IPAL yang terbilang besar kerap dianggap sebagai kendala.

Hal itu pula yang menyebabkan proses pengadaan IPAL oleh Dinkes dilakukan secara bertahap. Baru pada 2018 puskesmas se-Bantul ditargetkan memiliki IPAL semua. “Saat ini, dari 27 puskesmas hanya enam yang sudah punya IPAL,” bebernya kemarin (19/9).

Selama ini, lanjut Maya, pengelolaan limbah di puskesmas yang belum memiliki IPAL diserahkan kepada pihak ketiga (swasta). Limbah cair dan medis diambil secara berkala.

Tersendatnya proses lelang menjadi salah satu hambatan pengadaan IPAL. Tahun ini, Dinkes mengalokasikan anggaran Rp 3,9 miliar untuk pengadaan IPAL di sembilan puskesmas.

Anggaran tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Namun, hingga memasuki triwulan empat 2016, proses pengadaan IPAL belum beres. Melihat waktu tahun anggaran berjalan hanya tersisa tiga bulan, dikhawatirkan proyek tersebut tak bisa selesai tepat waktu.

Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Pramudi Darmawan berdalih, molornya proses pengadaan disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, kelengkapan administrasi.

Kendati demikian, Pramudi mengklaim persoalan itu mulai terurai. Menyusul dimasukkannya berkas keperluan persyaratan lelang ke ULP (unit layanan pengadaan). “Pengadaan IPAL untuk empat puskesmas rawat inap. Lima lainnya puskesmas rawat jalan,” jelasnya.

Meski cukup mepet, Pramudi optimistis proses pengadaan IPAL tidak memakan waktu lama. Begitu pula dengan pembangunannya.

Menurutnya, pembangunan IPAL berbeda dengan sarana infrastruktur fisik lain, seperti bangunan perkantoran atau jalan raya. “Tinggal beli saja barangnya. Seperti kulkas,” ujarnya.(zam/yog)