GUNUNGKIDUL – Warga membayar pajak, pembangunan bisa berjalan lancar. Jika target pajak tak tercapai, pembangunan pun bakal terganggu.

Demikian gambaran pencapaian pajak bumi dan bangunan (PBB) di Gunungkidul. Setiap tahun target pencapaian PBB dinaikkan, tiap tahun pula pencapaiannya meleset.

Pada 2014, dari target Rp 14,3 miliar, hanya tercapai Rp 13,2 miliar. Pada 2015 PBB ditarget Rp 16 miliar, pencapaian Rp 15,9 miliar. Tahun ini pencapaian baru 70 persen, dari target Rp 18 miliar baru tercapai Rp 12, 6 miliar. Tenggat waktu pembayaran pada 30 September 2016.

“Artinya, masih kurang sekitar enam miliar rupiah lagi (PBB) yang harus ditagih sampai akhir bulan ini,” kata Kepala Pelayanan dan Penagihan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul, Marwoto Agus Basuki, kemarin (19/9).

Rendahnya capaian target PBB yang tak sampai 40 persen tersebut salah satunya disebabkan sosialisasi di tingkat desa kurang. Persoalan lain, wajib pajak ketika memasuki pembayaran tak berada pada alamat domisili.

Sementara untuk desa yang capaian pembayaran PBB masih di bawah 40 persen, Desa Sambirejo, Ngawen; Desa Ponjong, Ponjong; dan Desa Ngipak, Karangmojo. “Upaya kami mengintensifkan penagihan PBB kepada wajib pajak dengan menerapkan program jemput bola,” ujar Marwoto.

Selama dua minggu ini, tim terjun setiap hari melakukan penagihan. Sasaran prioritasnya meliputi wilayah dengan capaian PBB di bawah 40 persen. Marwoto berharap, langkah jemput bola bisa memudahkan masyarakat membayar kewajiban membayar PBB.

“Perlu diketahui, terlambat membayar PBB wajib pajak dikenai denda. Besarnya dua persen dari tagihan per bulan. Saran kami, taatlah membayar pajak tepat waktu,” kata Marwoto.

Kepala DPPKAD Gunungkidul Supartono mengingatkan masyarakat tertib membayar PBB. Ketaatan dan ketertiban penting karena berkaitan dengan penerimaan daerah. “Taat bayar pajak berarti mendukung pembangunan Gunungkidul,” kata Supartono.

Dia juga melakukan pendataan by name by address. Kroscek dari pemegang surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sekaligus mengetahui penyebab menunggak pajak.

“Karena setiap kasus tunggakan pajak ada penyebab berbeda-beda. Maka dibutuhkan pendekatan beragam supaya penerimaan PBB sesuai target,” kata Supartono. (gun/iwa/mg2)