MUNGKID – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Magelang tengah membahas rancangan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru. Kedua pihak saling mempertahankan argumentasinya. Pemkab bersikukuh OPD yang baru terdiri atas 19 dinas, sementara dewan berpendapat sebaiknya hanya 18.

“Sampai sekarang masih dalam proses pembahasan. Semua kan punya argumen dan pendapat sendiri bagaimana mencari suatu bentuk komposisi OPD yang pas. Sekarang masih dikaji,” kata Bupati Magelang Zaenal Arifin kemarin (20/9).

Pembahasan terkait pembentukan OPD antara eksekutif dan legislatif hingga masuk pertengahan September ini belum juga selesai. Masih ada tarik ulur terkait komposisi yang dirasa pas. Menurut bupati, pembentukan OPD harus sesuai kesepakatan dan persetujuan bersama antara pemkab Magelang dan dewan. Setelah itu, baru dimintakan evaluasi ke gubernur.

“Tapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan mana saja yang dibutuhkan untuk masyarakat. Mana yang tepat struktur dan tepat fungsi. Kami menghormati pandangan dewan, dan inilah yang akan kami rundingkan untuk mencari yang terbaik,” jelasnya.

Pemkab Magelang mengajukan 51 OPD baru yang berdampak pada penambahan 61 jabatan baru. Dalam rapat pansus DPRD beberapa waktu lalu, Kabag Organisasi Pemkab Magelang AS Widiantara menyebutkan, nantinya akan ada penambahan dari 800 pejabat menjadi 861 pejabat. Terdiri atas eselon II A satu orang, eselon II B 34 orang, eselon III A 64 orang, eselon IIIB (109), eselon IVA (497) dan eselon IVB 156 orang.

Adapun jumlah OPD baru yang diajukan 22 dinas, tiga badan, dua sekretariat, satu inspektorat, 21 kecamatan, dua perangkat daerah status quo. Namun usulan itu mendapat tentangan dari kalangan dewan. Salah seorang anggota Pansus OPD Hibatun Wafiroh menilai, draf yang diajukan masih sangat gemuk. Usulan itu belum mencerminkan semangat efektivitas.

Menurutnya, hal ini justru akan mengurangi porsi belanja publik. Sedangkan semangat OPD baru harus tepat fungsi dan ukuran. Kemudian meningkatkan belanja publik, mengurangi pejabat struktural sesuai semangat Perpres No 81 Tahun 2010.

Politikus PKB ini mengatakan, jika semakin banyak pejabat promosi, akan menambah beban anggaran belanja pegawai. Hal itu yang kemudian menjadikan pembahasan belum juga selesai dan memerlukan pengkajian lebih lanjut.

“Kami menghendaki adanya penggabungan sejumlah dinas supaya lebih efektif dan efisien. Yaitu menjadi sebanyak 18 dinas, tapi Pemkab Magelang meminta 19 dinas,” katanya. (ady/laz/ong)