JOGJA – Langkah Pemkot Jogja yang tak berani menindak tower telekomunikasi tanpa izin, karena adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dinilai tidak berdasar. SKB dianggap bukan produk hukum yang bisa mengesampingkan produk hukum lainnya.

Praktisi Hukum Maman Abdurahman mengatakan, dalam UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki perundangan di Indonesia terdiri dari UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan daerah kab/kota.

“SKB dan sebagainya itu bertentangan dengan UU nomor 12/2011 itu,” ujar Maman dalam diskusi publik Telaah Keberadaan Tower Tak Berizin di Kota Jogja di DPRD Kota Jogja, kemarin (20/9).

Maman mengatakan, SKB dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu tidak bisa dijadikan dasar pembangunan tower tanpa izin. Menurut Maman, harusnya Pemkot Jogja konsisten dengan Perda Kota Jogja terkait pendirian bangunan. Tidak hanya telekomunikasi, tower radio dan lainnya yang tidak sesuai harusnya juga ditindak. “Kalau tidak sesuai perda, bahkan tidak berizin, ya dirobohkan,” tegasnya.

Maman mengatakan, tidak ada masalah mengabaikan SKB jika dalam pelaksanaannya mengabaikan perda. Terutama jika pelaksanaannya SKB tersebut merugikan masyarakat, seperti dibangun di atas trotoar, taman atau fasilitas publik lainnya. Ditambah lagi saat ini di DPRD Kota Jogja sedang dibahas Raperda tentang Menara Telekomunikasi.

“Untuk mengatur tower telekomunikasi ya dengan membangun aturan di daerah sendiri,” ujar mantan anggota DPRD DIJ itu.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi DPRD Kota Jogja Agung Damar Kusumandaru mengatakan, dari paparan eksekutif dalam rapat pansus, menyebut ada 227 tower telekomunikasi. Agung menyayangkan para pendiri tower yang disebutnya keburu nafsu.

“Dalam raperda yang dibahas sudah ada zonasi, misal tidak boleh di taman, ruang publik, trotoar yang di bawahnya ada selokan,” jelas politikus PAN itu.

Kepala Bidang Regulasi Dinas Perizinan Kota Jogja Gatot Sudarmono mengatakan, sejak 2009 di Kota Jogja sudah ada pembatasan, dengan diterbitkannya Perwal 69/2009. Saat itu diketahui ada 122 tower yang sudah berdiri, tapi hanya 90 yang berizin.

“Kami berikan waktu yang belum berizin untuk mengurus, tapi kenyataannya tidak ada yang mengurus,” jelasnya.

Untuk memperkuat, pada 2011 juga dikeluarkan Perwal nomor 61/2011 tentang Moratorium Pengeluaran IMB untuk pendirian menara telekomunikasi.

Dia berpendapat ketika terdapat tower yang dibangun setelah 2009, sah untuk dirobohkan. Untuk merobohkan bukan kewenangan dinzin. “Kami surati ke dinas ketertiban, karena mereka yang punya kewenangan,” ujarnya. (pra/ila/ong)