KULONPROGO – Mediasi warga Jonggrangan, Desa Banaran, Kecamatan Galur dan PT PAS terkait tambang pasir Sungai Progo di Rumah Dinas Bupati Kulonprogo berlangsung tanpa titik temu, kemarin (20/9). Perwakilan warga Jonggrangan bahkan memilih meninggalkan ruangan sebelum proses mediasi usai.

Warga datang menggunakan lima truk dan satu minibus dalam acara tersebut. Namun hanya perwakilan warga yang diperbolehkan masuk.

Mediasi Dipimpin Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kulonprogo Suharjoko. Selain warga Jonggrangan, mediasi juga dihadiri Plh Camat Galur, Kepala Desa Banaran, Dukuh Jonggrangan, unsur terkait dari Pemda DIJ dan BBWSO.

“Warga silahkan menyampaikan apa keinginannya, namun jangan berpikir izin dicabut, karena izin itu sudah keluar untuk PT PAS,” kata Suharjoko mengawali mediasi.

Sebenarnya kewajiban PT PAS terhadap warga setempat sudah dipenuhi, salah satunya melakukan penambangan manual sesuai kesepakatan warga setempat. Selain itu, warga juga dapat menjual pasir hasil tambang manual ke PT PAS sesuai kesepakatan harga.

Perusahaan juga sepakat mengalokasikan pasir satu rit per minggu, untuk bantuan sosial, membuka lowongan kerja bagi warga setempat, dan menanggung BPJS warga. Perusahaan juga sudah mengalokasikan 10 persen dari hasil tambang untuk masyarakat.

“Nanti masih butuh tenaga ketering, penjaga ekskavator, pengawas sesuai kebutuhan lapangan. Ini sudah kami hitam-putihkan di UPL (upaya pengelolaan lingkungan),” katanya.

Dukuh Jonggrangan Asep menegaskan, warga tetap tidak bisa menerima keberadaan PT PAS di wilayah mereka. Warga tetap menolak perizinan penambangan yang sudah terbit bagi PT PAS. “Salah satunya karena penambangan menggunakan alat berat. Jadi intinya kami tetap menolak,” tegasnya.

Perwakilan Warga Jonggrangan, Rimawan mengatakan PT PAS merusak lahan pertanian warga. Warga tetap menuntut kebijakan pemkab Kulonprogo agar tetap mencabtu izin PT PAS. “Kami menolak PT PAS karena sosialisasi hanya kepada warga yang tidak mempunyai lahan,” katanya.

Perwakilan PT PAS Sukamto mengungkapkan pada prinsipnya PT PAS akan mundur jika orang-orang yang memiliki izin serupa juga mundur. PT PAS juga berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat. “Kami akan menanggung BPJS warga, dan memberikan kontribusi 10 persen. Nanti masyarakat yang akan kelola,” ungkapnya. (tom/iwa/ong)