KULONPROGO – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo sepi di hari pertama pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kulonprogo, kemarin (21/9). Sesuai jadwal, KPU membuka pendaftaran hingga Jumat (23/9) pukul 24.00.

“Tidak ada persiapan khusus, namun kami siap menerima pendaftaran hingga Jumat besok. Jika tidak ada yang mendaftar atau hanya satu pasangan calon saja, maka pendaftaran akan diperpanjang maksimal tiga hari,” kata Ketua KPU Kulonprogo Isnaeni, kemarin (21/9).

Menurutnya, KPU Kulonprogo sudah memaksimalkan tahapan sosialisasi terkait jadwal dan syarat pendaftaran sejak pekan lalu. Termasuk mengundang semua partai politik (parpol) di Kulonprogo untuk sosialisasi langsung Senin (19/9) lalu.

“Menyesuaikan Peraturan KPU RI No 9 tahun 2016. Hari pertama dan kedua pelayanan sampai pukul 16.00, dan khusus hari terakhir sampai pukul 24.00,” tandasnya.

Divisi Teknis KPU DIJ Guno Tri Tjahjoko menambahkan, proses pendaftaran pasangan calon (paslon) di Kulonprogo selama tiga hari menjadi fokus perhatian KPU DIJ. Tujuannya memastikan proses pendaftaran berjalan sesuai dengan regulasi.

“Saya lihat di hari pertama pendaftaran paslon di Kabupaten Kulonprogo belum ada yang mendaftar, hanya beberapa tim paslon berkonsultasi, menanyakan proses dan prosedur serta syarat-syarat untuk pendaftaran,” ujarnya.

Dijelaskan, ada dua jenis berkas yang perlu diperhatikan dalam proses pendaftaran. Pertama parpol maupun gabungan parpol pengusung harus memiliki minimal 20 persen dari jumlah total kursi DPRD Kulonprogo atau delapan kursi.

“Jika berpatokan pada suara sah, parpol maupun gabungan parpol wajib mengantongi minimal 25 persen dari total suara sah pada Pemilihan Legislatif 2014 lalu atau 65.437 suara,” jelasnya.

Selain syarat minimal kursi parlemen di DPRD, lanjutnya, juga harus dilengkapi Surat Keputusan (SK) DPP yang ditandatangani Ketum atau Sekjen. Jika diusung oleh gabungan parpol (koalisi) maka juga harus dilengkapi SK kesepakatan koalisi dengan pasangan calon. Serta SK naskah visi misi dan program pasangan calon.

“Jika syarat utama itu tidak ada maka berkas akan dikembalikan, dan jika tidak bisa dipenuhi konsekuensinya gugur dari pencalonan,” lanjutnya.

Calon juga diminta melengkapi yang meliputi 19 item, lanjutnya, di antaranya harus melaporkan harta kekayaan, NPWP, dan syarat lainnya sesuai ketentuan. “Nah untuk yang 19 item ini bisa diperbaiki, masa perbaikan mulai tanggal 29 September hinga 1 Oktober,” lanjutnya.

Sementara itu, gabungan parpol pengusung pasangan Hasto Wardoyo-Sutedjo berencana mendaftar ke KPU Kulonprogo di hari terakhir. “Rencana kami akan ada prosesi iring-iringan andong,” ucap Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kulonprogo Istana kemarin.

Terkait kelengkapan berkas, surat kesepakatan dukungan pencalonan juga sudah ditandatangani tujuh partai pengusung, yakni PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kulonprogo Heri Sumardiyanto mengaku belum menerima rekomendasi dari pusat terkait paslon yang akan diusung dalam Pilbup 2017. “Kami berharap rekomendasi segera dikeluarkan, maksimal Jumat pagi besok,” ucapnya. (tom/ila/ong)