Begitu Ditetapkan, Fadli Langsung Mundur sebagai PNS

JOGJA – Dengan bersepeda dari Kantor DPC PDIP Kota Jogja di Jalan HOS Cokroaminoto Jogja, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono (IP) dan Achmad Fadli mendaftar ke KPU Kota Jogja di Jl. Magelang, Kricak, Tegalrejo kemarin (21/9). Mereka menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri.

“Sepeda ini menjadi simbol menghidupkan kembali Segosegawe (sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe) seperti yang dulu pernah dicanangkan Pak Herry (Herry Zudianto, mantan Wali Kota Jogja, red),” ujar IP sebelum berangkat ke KPU.

Pasangan ini akan bersaing dengan membawa visi Jogja hebat. Juga dengan mengusung jargon Bermanfaad (Bersama Imam dan Fadli). Dalam pemilihan wali kota (pilwali) nanti, IP menargetkan bisa meraup suara hingga 163 ribu. Dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 345.297 orang. Caranya, melanjutkan komunikasi dengan wilayah, yang disebutnya sudah dilakukan sejak dulu. “Kami bekerja secara santun, melanjutkan pekerjaan kami sehari-hari,” ujar IP, yang kini masih berstatus Wakil Wali Kota Jogja.

Fadli sendiri menyatakan keikutsertaannya dalam Pilwali Jogja dengan harapan bisa berbuat lebih baik. Diakuinya, dia sudah cukup lama berkomunikasi dengan IP yang juga pimpinannya di Pemkot Jogja. “Kami ngalir saja, datang di waktu yang tepat,” ujarnya.

Dalam persyaratan pencalonan, Fadli sudah menyerahkan surat pernyataan pengunduran dirinya sebagai PNS. Untuk surat pengunduran dirinya sendiri rencananya diajukan setelah resmi ditetapkan menjadi calon pada 24 Oktober nanti.

“Setelah ditetapkan, kan ada batas waktu 60 hari,” ujar mantan Kepala Dinas Pasar Kota Jogja itu.

Pasangan Bermanfaad diusung oleh PDIP yang memiliki 15 kursi di DPRD Kota Jogja dengan perolehan 77.236 suara dalam pemilihan legislatif 2014. Dan Partai Nasdem yang memiliki satu kursi dengan perolehan suara 7.875. Juga didukung PKB yang mendulang 3.214 suara, namun tak memiliki kursi di legislatif.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto menjelaskan, sesuai dengan UU No 10/2016 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, pasal 5 dan 41, PKB tidak bisa ikut berkoalisi mengusung pasangan calon (paslon) dalam Pilwali Jogja. “Kami tidak bisa memasukkan PKB untuk mengusung paslon. Apalagi tidak ada tanda tangan rekomendasi dari DPP PKB juga. Sehingga harus kami coret,” kata Wawan. (pra/ila/ong)