KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 800/VIII/4569/ tentang Netralitas PNS dalam Pilbup 2017. SE itu sebagai tindak lanjut surat Panwaslu Kabupaten Kulonprogo Nomor P.061/PANWAS KAB-KP/WAS/PW/08/2016 tertanggal 8 Agustus 2016.

Dalam SE itu disebutkan, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP sesuai Pasal 4 angka 14 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010. PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu paslon. Juga dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kampanye.

“Dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama masa kampanye,” ujar Penjabat Bupati Kulonprogo Budi Antono.

Selain itu, PNS juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, terhadap paslon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Seperti mengadakan pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Sesuai arahan Gubernur DIJ HB X, PNS diminta menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang. Sejumlah pemantauan anggaran juga akan dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan pilkada serentak tersebut.

“Kebetulan saat saya pindah ke sini SE itu sudah terbit, artinya saya tinggal mengawal. Selain menjaga netraliras, saya juga akan menjaga kinerja para PNS Kulonprogo seperti yang selama ini sudah dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Kulonprogo AKBP Nanang Djunaedi juga menyatakan akan menjaga netralitas anggotanya sesuai perundang-udangan yang berlaku. Menurut Tap MPR RI No VII/MPR/ 2000 tentang Peran TNI/Polri Pasal 10 Ayat (1) Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri kedalam kegiatan politik praktis.

Sementara dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 Ayat (2) Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Adapun implementasi netralitas Polri yakni dengan ikut mengamankan penyelenggaraan pilkada sesuai tugas, peran dan fungsi Polri secara profesional dan proporsional.

“Terhadap keluarga anggota Polri hak memilih adalah hak individual selaku warga negara, secara institusi atau kesatuan anggota Polri dilarang memberikan arahan di dalam penggunaan hak pilih,” katanya. (tom/ila/ong)