GUNUNGKIDUL – Tidak mau buang waktu, kesepakatan bersama yang diteken pengelola objek wisata Gua Pindul di Bejiharjo, Karangmojo belum lama ini langsung ditindaklanjuti. Yakni dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diharapkan bisa terbentuk akhir tahun dan beroperasi tahun depan. “Sekarang kami dalam proses konsultasi dengan pemkab, terutama menyangkut pengelolaan,” kata Kades Bejiharjo Yanto kemarin (29/9).

Tentu jika BUMDes sudah terbentuk, Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pengelolaan yang selama ini dilakukan Pokdarwis Dewa Bejo harus dicabut. Kemudian kewenangannya dilimpahkan kepada pemdes. “Melalui konsultasi diharapkan pada saat pendirian BUMDes tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Selain itu, perselisihan dengan pihak ketiga (kubu Atiek Damayanti), salah satu pemilik lahan Gua Pindul yang selama ini berkonflik dengan pengelola maupun pemkab juga perlu diantisipasi. “Upaya pembebasan lahan masih menemui jalan buntu, sehingga potensi konflik dengan pihak ketiga masih sangat mungkin terjadi,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbubpar) Gunungkidul Saryanto siap mendampingi desa dalam pembentukan BUMDes. Unit usaha tersebut dibentuk agar pengelolaan bisa lebih baik.

“Pembentukan BUMDes merupakan kewajiban desa. Dasarnya, UU 6/2014 tentang desa. Semoga akhir tahun ini sudah terbentuk,” kata Saryanto.

Sebelumnya, Sabtu (24/9), sembilan pengelola objek wisata kebanyakan dari operator Gua Pindul bertemu di Mapolres Gunungkidul. Sebanyak sembilan perwakilan pengelola hadir di ruang pers Polres.

Dalam kesempatan itu muncul kesepakatan, sehingga dalam pelaksanaan bisa saling mengawasi. Jika salah satu pengelola melanggar kesepakatan bisa dikenai sanksi.

Salah satu hukumannya bisa dalam bentuk pencabutan izin usaha. Di antara poin kesepatan, mengatur tentang harga jasa pemandu dan pengaturan dana asuransi. (gun/iwa/mg2)