JOGJA – Warga di RT 32 RW 08 Warungboto, Umbulharjo, Jogja menolak pembangunan rumah kost Jogjakarta di wilayahnya. Penolakan itu, dikarenakan ada kekhawatiran munculnya dampak sosial dan lingkungan. Terlebih pihak pembangun yang mengajukan izin, mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan yang disampaikan saat sosialisasi.

“Dulu katanya mau dijadikan kos-kosan 67 kamar, tapi kenyataannya yang dibangun 78 kamar dan dengan basement,” ujar salah satu warga Nyonya Andi Wijaya ketika ditemui di rumahnya, kemarin (25/10). Ketidaksesuaian tersebut diketahui warga dari dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang didapat dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja.

Warga berinisiatif mendatangi BLH Kota Jogja, setelah pihak pembangun memasang pengumuman permohonan izin lingkungan 18 Oktober lalu. Andi yang rumahnya berada tepat di depan lokasi yang akan dibangun itu mengatakan, pada awalnya pihak pembangun mengadakan sosialisasi untuk pembangunan hotel. Tapi, semua warga sepakat menolak.

Setelah itu, warga diundang untuk sosialisasi kedua dan dikatakan akan dibangun kos-kosan 67 kamar tanpa basement. Ternyata, dari dokumen BLH malah akan dibangun lebih banyak dan dengan basement.

“Kalau dengan basement kan berarti mengeruk tanah, ketakutan kami air tanah akan terganggu,” ujarnya.

Dia juga mengaku tidak yakin dengan 78 kamar dan basement hanya akan dijadikan kos-kosan. Dia khawatir nantinya akan diubah peruntukannya menjadi hotel. Menurut dia, dengan luas lahan yang akan dibangun mencapai 2.085 meter persegi, basement hingga 1.000 meter persegi, dan tinggi bangunan sekitar 17 meter.

“Tidak mungkin kalau hanya dijadikan kos, yang tarifnya Rp 500 ribu per bulan, berapa lama mau balik modal, paling mau dijadikan hotel,” ungkapnya.

Jika dijadikan hotel, kekhawatiran warga di sana adalah dampak lingkungan berupa air tanah yag tersedot untuk hotel. Selain itu juga dampak sosial, yaitu peredaran narkoba maupun minuman keras.

Kekhawatiran lain adalah bangunan baru tersebut nantinya hanya akan diperjualbelikan. Kekhawatiran tersebut karena saat sosialisasi pertama dan kedua, pihak pembangun sudah berbeda.

“Tanah itu milik orang Bandung, tapi saat sosialisasi pertama dan kedua, orangnya yang ngundang beda,” ujarnya.

Anggota DPRD Kota Jogja Supriyanto Untung juga megaku sudah mengetahui ada keluhan warga Warungboto itu. Dia juga sepakat dengan warga yang mengajukan keberatan ke Pemkot Jogja. Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Jogja itu berharap, Dinas Perizinan Kota Jogja bisa segera turun mengecek ke lapangan dan tidak memproses pengajuan izinnya. “Juga harus diperjelas yang dimaksud kos itu seperti apa,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Jogja Setiono mengatakan, jika ada perbedaan dalam izin yang diajukan dengan waktu sosialiasi, warga bisa mengajukan pengaduan. Jika sudah masuk ke dinzin bisa diajukan ke kantornya. Tapi, jika masih dalam pengurusan persyaratan, seperti kajian lingkungan bisa diajukan ke BLH. “Ya jika tidak sesuai warga bisa langsung komplain saja,” tuturnya.

Menurut Setiono, seharusnya sewaktu sosialisasi ke masyarakat dokumen pembangunan harus dibuka semuanya ke masyarakat. Informasi yang disampaikan ke warga setempat harus sesuai dan dibuatkan berita acara. Terkait dengan pengurusan perizinan pondokan, Setiono mengatakan, tidak ada batasan jumlah kamar. “Tidak dibatasi, ya monggo saja,” ujarnya. (pra/ila/mg1)