RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO – Pencairan tahap ketiga ganti rugi lahan warga terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon tidak terbayarkan semua. Target awal, dana yang disalurkan Rp 249,5 miliar, terealisasi Rp 223,8 miliar.

Project Manager Kantor Proyek Pembangunan NYIA R. Sujiastono mengatakan ganti rugi telah diberikan untuk 218 bidang lahan. “Selama dua hari kemarin terealisasi Rp 223,8 miliar,” kata Sujiastono kemarin.

Dikatakan, dengan dana yang disiapkan, target pencairan tahap ketiga sebenarnya untuk 239 bidang lahan. Namun, selama dua hari pencairan dana di Balai Desa Glagah dan Palihan tidak semua warga datang.

“Warga yang datang pun, beberapa tidak bisa melengkapi berkas-berkas yang seharusnya dilampirkan,” kata Sujiastono.

Warga yang belum mendapat ganti rugi, akan dikonsinyasi (uangnya dititipkan pengadilan). Kendati demikian, jumlah lahan dan nilai uang yang akan dititipkan ke pengadilan masih belum diketahui.

“Masih menunggu selesainya proses validasi Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ,” kata Sujiastono.

Terkait ganti rugi fasum, fasos, dan lahan PAG masih menunggu koordinasi lanjutan. AP dalam waktu dekat akan melakukan rakor penyusunan jadwal pencairan ganti rugi aset milik pemerintah dan Puro Pakulaman (PAG).

“Ganti rugi lahan PAG juga tidak menutup kemungkinan akan dikonsinyasi menyusul konflik internal yang muncul terkait kepemilikan lahan pesisir tersebut. Permasalahan ini dianggap serupa dengan kasus lahan milik warga yang berkonflik dengan sesama ahli warisnya,” kata Sujiastono.

Humas Proyek Pembangunan Bandara Temon dari PT Angkasa Pura I Didik Catur mengatakan penetapan tanggal konsinyasi akan segera dilakukan. Yakni pasca-penyerahan pengadaan tanah oleh tim pelaksanan.

“Penyerahan hasil, maksimal dua minggu setelah pembayaran tahap ketiga,” kata Didik.

Berdasarkan UU 2/2012 dan PP 71/2012, setelah pembayaran ganti rugi, maka lahan milik warga menjadi hak negara. Tidak terkecuali lahan milik warga penolak bandara yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) yang belum lama ini mengajukan uji materi RTRW terkait Amdal. (tom/iwa/mar)