RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO – Penambangan pasir besi di pesisir selatan Kulonprogo oleh PT Jogja Magasa Iron (JMI) mendapat sorotan dewan. DPRD Kulonprogo meminta pemkab mengevaluasinya. Sebab, aktivitas penambangan dinilai tak jelas.

“Beroperasi secara efektif atau belum? DPRD tidak pernah mendapat informasi dari pemkab maupun investor,” kata Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) Priyo Santoso dalam pendapat akhir terhadap APBD 2016 pada rapat paripurna (rapur) di gedung setempat, Rabu (29/11).

Rapur dipimpin Ketua DPRD Akhid Nuryati. Dihadiri Pj Bupati Kulonprogo Budi Antono, Sekda RM Astungkoro serta kepala SKPD terkait.

Pemkab perlu berkoordinasi dengan PT JMI selaku investor untuk mendapat penjelasan. Keterangan mengenai proses, jumlah produksi serta pendapatan yang diperoleh perusahaan harus jelas.

“Termasuk kejelasan tentang royalti untuk daerah yang dulu dijanjikan,” kata Priyo.

Priyo minta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo merencanakan pembangunan jalan menuju areal pertambangan dengan konstruksi yang baik. “Disesuaikan dengan kapasitas jalan untuk kendaraan bertonase besar,” kata Priyo.

Sebab, truk pengangkut hasil pertambangan sering melebihi ketentuan tonase. ‘’Jumlah kendarannya juga cukup banyak,” tegas Priyo.

Menurut dia, pembangunan harus direncanakan dengan konstruksi cor bertulang. Lebarnya sesuai standar jalan provinsi. Jika tidak, jalan ke areal pertambangan akan cepat rusak dan menimbulkan masalah.

Budi Antono menyatakan dalam APBD 2017 pendapatan daerah disepakati Rp 1,4 triliun. Rinciannya, PAD Rp 221 miliar, dana perimbangan Rp 979 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 199 miliar.

Belanja daerah, disepakai Rp 1,426 triliun. Meliputi belanja tidak langsung Rp 823 miliar dan belanja langsung Rp 602 miliar. Sedangkan pembiayaan daerah, dari sisi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 33 miliar. Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 26 miliar. (tom/iwa/mar)