RADARJOGJA.CO.ID-Keputusan Polri melepaskan tudingan makar untuk memaksa MPR menggelar sidang istimewa sudah benar. Sebab, menurut Pakar Hukum Tata Negara UII Prof Mahfud MD, penurunan presiden tak bisa dipaksakan lewat SI MPR.

Mahfud menjelaskan, penurunan presiden sebenarnya telah diatur dalam UU. Itu bisa dilakukan dengan mekanisme impeachment terlebih dahulu di DPR. Kemudian, Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti.

Dari MK ini, lanjut mantan Ketua MK ini, dikembalikan ke DPR. Baru terakhir yang memutuskan untuk menurunkan presiden MPR.

“Jika langsung menduduki dan memaksa itu tidak ada dalam konstitusi. Sebaliknya, kalau MPR menerima dan melakukan sidang, MPR-lah yang bisa dikatakan makar,” jelasnya.

Menurutnya, siapapun yang ingin menduduki MPR berarti mereka tidak paham bahwa lembaga negara itu bukan lagi seperti zaman Soeharto dan Gus Dur, yang kala itu bisa dijatuhkan. Gus Dur (Abdurrachman Wahid, presiden ke-4 RI) dijatuhkan 2001, saat UUD 1945 yang diamandemenkan belum berlaku. UUD yang diamandemen baru berlaku setelah Pemilu 2004. (dya/eri)