RADARJOGJA.CO.ID-Persoalan pemanfaatan tanah di Jogjakarta kembali muncul. Tak tanggung-tanggung, kali ini, persoalan tanah ini melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan ahli waris Keraton. Tepatnya, PT KAI Daerah Operasional 6 Jogja dengan ahli waris Sri Sultan HB VII.

Manajer Pengusahaan Aset PT KAI Daop 6 Jogja Tiyono menambahkan, untuk pemanfaatan aset PT KAI di luar stasiun masih terkendala. Di DIJ kendala itu karena penentuan status tanah, apakah masuk SG atau tidak. “Di DIJ ini agak njlimet, masih abu-abu, apakah aset milik PT KAI atau SG,” jelasnya.

Hal itu diperparah dengan adanya beberapa pihak yang mengklaim tanah itu. Tiyono mencontohkan seperti gudang ekspedisi di wilayah Lempuyangan dan di sekitar Stasiun Patukan, Gamping. Berdasarkan perjanjian kerja sama PT KAI dan penyewa, sudah selesai dan akan dikembalikan. Tapi ada pihak lain yang menawarkan sewa dengan harga lebih murah. “Yang di Lempuyangan dan Patukan itu diklaim tanah SG milik mereka,” ujarnya.

Ini seperti yang terjadi di sebidang tanah di Bumijo, Jetis, Jumat (2/12). PT KAI pagi hari memasang papan pengumuman jika tanah itu milik PT KAI. Tapi, siangnya dilepas oleh warga dan ahli waris HB VII. Status tanah seluas 8.000 meter persegi yang bekas gudang minyak goreng dan rel jalur perlintasan Jogja-Magelang itu, kembali dipertanyakan.

Menurut Manager Humas PT KAI Daop 6 Jogja Eko Budiyanto, pihaknya sudah mendapat izin dari Panitikismo Keraton Jogja untuk menggunakan beberapa SG di DIJ. Untuk tanah di Bumijo, Daop 6 mendasarkan pada Grondkaart W.17917-F. “Yang membayar PBB tanah di Bumijo itu juga kami,” ungkapnya. (pra/eri)