RADARJOGJA.CO.ID-Rencana menduduki MPR dari 10 orang yang ditangkap kepolisian karena dugaan makar ternyata salah kaprah. Secara konstitusi, wewenang MPR sudah kian kecil.

Skenario menggulingkan kekuasaan presiden dengan menggelar sidang istimewa MPR, menurut Pakar Hukum Tata Negara UII Prof Mahfud MD merupakan kekeliruan. MPR tak bisa melaksanakan permintaan dari 10 orang tersebut. Jika rencana menduduki MPR benar.

BACA juga: Tak Ada Kejelasan, Mahfud Desak Polisi Lepaskan 10 Terduga Makar
“Mungkin mereka tidak paham. Bu Rahma, misalnya.Mau memaksa MPR, ya, tidak bisa. Tapi kalau MPR-nya mau, MPR-nya yang salah, ya, kan,”ujar Menteri Pertahanan di era Gus Dur itu.

Menurutnya, siapapun yang ingin menduduki MPR berarti mereka tidak paham bahwa lembaga negara itu bukan lagi seperti zaman Soeharto dan Gus Dur, yang kala itu bisa dijatuhkan. Gus Dur (Abdurrachman Wahid, presiden ke-4 RI) dijatuhkan 2001, saat UUD 1945 yang diamandemenkan belum berlaku. UUD yang diamandemen baru berlaku setelah Pemilu 2004. (dya/eri)