RADARJOGJA.CO.IDKetiadaan payung hukum yang melindungi kaum disabilitas di Kabupaten Purworejo mendorong Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) mendatangi Gedung DPRD setempat. Sekitar 50 orang difabel dengan menggunakan kendaraan khusus, mereka menuntut adanya peraturan daerah (perda) yang bisa menjadi mendukung hak-hak kaum difabel. Sebelum sampai di Gedung DPRD, kaum difabel ini melakukan aksi long march sekitar 3 kilometer dari sekretariat IDP di Kompleks Museum Tosan Aji Purworejo, menyusuri Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Setiabudi dan Urip Sumoharjo.

“Banyak masyarakat yang mempersepsikan kami sebagai kaum yang lemah, kaum cacat sehingga ada jarak antara masyarakat umum dengan kami. Tak jarang kami diasingkan. Kami ke DPRD ingin agar wakil rakyat bisa menerbitkan perda agar hak-hak kami yang terabaikan selama ini diperhatikan dan diberikan payung hukum,” kata Ketua IDP Purworejo, Simponiarto.

Dikatakan, jika penyadang cacat di Purworejo jumlahnya cukup banyak, tercatat ada sekitar 6.530 orang dimana 6.300 diantaranya berusia anak dan dewasa Sedangkan 230 lainnya termasuk kategori cacat ganda yang tidak bisa kemana-mana. Harapannya, adanya Perda Difabel diharapkan akan bisa mendukung Purworejo sebagai kota yang inklusi dan ramah disabilitas. Dimana nantinya akan terdata dengan baik banyak kaum difabel secara rinci.

“Kami butuh pelatihan dan pekerjaan sesuai dengan aktualisasi, kebutuhan fisik, ekonomi dan sosial. Juga hak bebas dari kekerasan, pelecehan seksual dan diskriminasi,” tuturnya.

Jajaran pimpinan Komisi D DPRD Purworejo langsung menyambut kedatangan IDP dan dalam audiensinya wakil rakyat akan menindaklanjuti dengan raperda inisiatif. Namun hal itu membutuhkan waktu karena harus mengumpulkan bahan dan masukan dari berbagai unsur.

“Kami terima aspirasi ini dan akan kami tindaklanjuti,” ungkap Wakil Komisi D Hendricus Karel SY yang menerima rombongan bersama Ketua Rujiyanto dan Sekretaris Rr Nurul Komariyah. (udi/dem)