RADARJOGJA.CO.ID- Pemkab dan DPRD Magelang telah menetapkan organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang terdiri terdiri dari 18 dinas. Dewan meminta pemkab segera menata pejabat yang layak sesuai bidangnya masing-masing. Diharapkan, pengisian pejabat baru di dinas-dinas ini tidak berdasarkan like and dislike semata. Namun, tetap mengacu berdasarkan kinerja.

“Penerapan OPD baru ini kan sesuai amanat Undang-undang. Jadi, harus dilaksanakan dan diterapkan serentak di Indonesia mulai 1 Januari 2017 mendatang,” kata Anggota DPRD Kabupaten Magelang Hibatun Wafiroh.

Dengan alasan itu, ia berharap Pemkab bisa secepatnya melakukan penataan. Menjelang tahun 2017 mendatang, perangkat personelnya bisa segera disiapkan. Ke depan, kinerja aparaturnya bisa lebih efektif, efisien dan lebih koordinatif.

“Sesuai OPD baru, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Magelang saat ini masuk ke Dinas Pertanian. Dengan demikian koordinasinya akan lebih mudah. Bahkan terkait kinerja nanti bisa lebih cepat keterserapan anggarannya,” jelas politikus PKB ini.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang Grengseng Pamuji juga mengatakan, dengan OPD baru Pemkab diharapkan memperhatikan penempatan promosi jabatan yang tepat. Dimana, pertimbangannya jangan hanya kepentingan politis atau like and dislike.

“Penempatan jabatan harus memperhatikan profesionalisme serta transparansi,” katanya.

Sementara Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Magelang Suroso Singgih P mengatakan, penataan kelembagaan perangkat daerah harus berorientasi kepada peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Caranya, dengan membangun hubungan yang baik dan serasi kepada masyarakat yang dilayani. Yaitu, dengan mempertimbangkan kinerja organisasi perangkat daerah yang sudah ada.

Sebelum menentukan 18 dinas ini, Pemkab sempat mengusulkan 22 dinas ke DPRD. Namun, kalangan dewan memandang dari jumlah itu perlu dirampingkan karena dinilai terlalu gemuk. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan semangat pembentukan OPD seperti PP 18 tahun 2016. Perampingan OPD ini dilakukan dengan cara penggabungan urusan pemerintahan, sesuai dengan pasal 40 PP 18 tahun 2016.(ady/dem)