RADARJOGJA.CO.ID-Adanya gugatan kerabat Keraton di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal gubernur harus menyeratakan keterangan isteri masih menjadi polemik di DIJ. Penggugat yang terdiri aktivis perempuan dan kerabat Keraton tersebut meminta pasal yang berarti mengharuskan gubernur harus laki-laki dihapuskan.

Tapi, jika melihat ke belakang, pasca reformasi 1998 silam, ada catatan sejarah munculnya seorang warga biasa yang bukan dari Keraton bisa nyalon gubernur. Ia bernawan Alfian Darmawan yang sampai saat ini satu-satunya warga DIJ sejak Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memperebutkan jabatan Gubernur DIJ periode 1998-2003.

Kemunculan Alfian Darmawan ini tak lepas dari jabatannya kala itu sebagai Ketua DPW PPP. Tampilnya, pendiri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) juga disebabkan kekosongan landasan hukum untuk DIJ.

Ditemui beberapa waktu lalu di kantornya, Alfian bercerita soal sikapnya saat itu yang bersedia tampil melawan Sri Sultan Hamengku Buwono X. “T idak melawan Raja saya. Bukan hamba dengan Raja. Saya melawan Ketua DPD Golkar DIJ,” kata Alfian.

Sikapnya tersebut lanjut Alfian, merupakan wujud dari pemikirannya kala itu. Ia menegaskan, bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama. Termasuk untuk menjadi calon gubernur. “Saya hanya berpikir, suatu saat pasti akan ada waktunya warga DIJ untuk memimpin DIJ,” jelasnya.

Karena sikapnya ini, kata Alfian, dirinya sempat mendapatkan tekanan. Masyarakat banyak yang mempertanyakan keberaniannya maju sebagai cagub. Apalagi, dirinya saat itu melawan seorang Raja Keraton.

“Pasti, akan ada saatnya warga DIJ bisa menjadi gubernur. Tinggal, menunggu waktunya saja,” tandasnya. (eri/dem)