RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Kabupaten Sleman resmi memiliki satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Total ada 40 anggota satgas termasuk jajaran pimpinan Muspida Selman. Tim yang terdiri dari jajaran TNI, kepolisian, kejaksaaan, dan lintas SKPD ini terbagi menjadi empat tugas, yakni intelejen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, tugas dari Saber Pungli ini adalah upaya pencegahan dan pemberantasan pungli. “Tim juga diharuskan mengumpulkan data dan informasi terkait pungli di jajaran Pemkab Sleman,” kata dia usai pengukuhan di Pendopo Parasamya kemarin (6/12).

Sama halnya dengan tim Saber Pungli di pusat maupun provinsi, satgas kabupaten juga berhak melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Tentunya dengan pengumpulan bukti terlebih dahulu. Selanjutnya memberikan rekomendasi atas sanksi yang dikenakan kepada pelaku pungli.

Untuk itu dia menegaskan, SKPD-SKPD yang terkait pelayanan publik akan menjadi perhatian. Sebab, peluang terjadinya pungli didominasi pada sektor ini. Karena itu, dia menegaskan agar pelaku pungli menghentikan aksi pungli kepada masyarakat. “Berapapun besarnya itu tergolong pungli. Yang kami berantas bukan berdasar besar kecil tapi budaya pungli di Sleman. Penindakan sesuai peraturan yang berlaku termasuk bagi pegawai negeri sipil,” tegasnya.

Ditambahkannya, ke depan setiap instansi SKPD juga membentuk pengawas internal. Tujuannya untuk mendukung kinerja dari saber pungli Pemkab Sleman. Dia juga meminta masyarakat kooperatif jika menemukan indikasi pungli di jajaran pemerintahannya. “Terbaru bisa menggunakan ponsel pintar yang dipegang saat ini. Cukup mendownload aplikasi Lapor Sleman di perangkat android. Akan ditindaklanjuti ke tim saber pungli,” ujarnya.

Kepala Kejakasaan Negeri Sleman Dyah Retnowati Astuti menjelaskan ada beragam pasal untuk menjerat aksi pungli. Pertama adalah Pasal 23 dan 25 KUHP, sementara untuk tindak pidana korupsi dikenakan Pasal 12E Undang Undang Tipikor. “Untuk PNS selain pidana ada PP 53 tentang penyelenggaran disiplin pegawai negeri. Kami juga meminta agar masyarakat peka dan tidak membuka celah pungli. Pungli kadang terjadi karena masyarakat memberikan celah kepada petugas berwenang,” jelas Wakil Penanggungjawab II Saber Pungli Sleman ini.

Kapolres Sleman Burkan Rudy Satria menjelaskan kinerja satgas saber pungli, diawali dengan pengamatan sistem kerja di setiap SKPD. Selanjutnya dengan mendeteksi berdasarkan laporan masyarakat maupun investigasi satgas.

Dia juga meminta masyarakat berperan aktif untuk melaporkan. Selain itu juga berani melakukan konfirmasi untuk kevalidan data. Tujuannya untuk memberantas aksi pungli berdasarkan data dan fakta yang terjadi.

“Kami sarankan saat memberikan informasi secara lengkap. Mulai dari jenis pungli, siapa yang terlibat, di mana, berapa besar pungli dan instansinya. Jika ada bukti foto atau video lebih bagus disertakan. Untuk data identitas pelapor sudah pasti kami lindungi,” tegasnya. (dwi/din/ong)